newsnesia.id, GORONTALO- Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga. Salah satu langkah strategis yang kini tengah ditempuh adalah pematangan regulasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Isu ini menjadi fokus utama dalam Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Tim SKALA, Jumat (20/6/2025), di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya regulasi PUG sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan gender. Ranperda ini, kata dia, bertujuan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara antara laki-laki dan perempuan.
“Kesetaraan gender bukan sekadar tujuan moral atau etis, tapi merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Wagub.
Idah juga mengingatkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepemimpinan publik. Bahkan dalam situasi krisis seperti pandemi, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling terdampak.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi telah memperkuat kelembagaan PUG melalui pembentukan Pokja PUG, penyusunan regulasi responsif gender, peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan data terpilah. Namun, ia menegaskan bahwa semua langkah ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk benar-benar berhasil.
Wagub berharap FKP kali ini mampu menghasilkan Perda yang kuat secara hukum dan menjadi instrumen efektif dalam mengintegrasikan perspektif gender di seluruh kebijakan pembangunan.
“Dengan perda ini, Gorontalo akan lebih siap mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender,” ucap Wagub perempuan pertama di Gorontalo itu.
Sementara itu, Lead SKALA Gorontalo Ahmar Djalil menambahkan bahwa SKALA hadir untuk membantu pemerintah daerah mengatasi ketimpangan serta memperluas layanan dasar bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama di daerah tertinggal.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang sensitif gender, guna mendorong penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo.
“Kami berharap daerah ini dikenal bukan karena tingginya angka kekerasan, tapi karena keberhasilannya dalam melindungi kelompok rentan,” tandasnya.(rls)
