newsnesia.id – Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, melaksanakan silaturahmi dan koordinasi strategis dengan Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo, Lukman Cahyono, di Markas Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan produktif, dengan fokus pada penguatan sinergi kelembagaan antara Bapenda dan Ditlantas sebagai mitra utama dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo.
Dalam diskusi tersebut, kedua pimpinan membahas sejumlah langkah konkret, di antaranya optimalisasi pelayanan Samsat, pelaksanaan operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan, integrasi dan sinkronisasi data registrasi kendaraan bermotor, serta perluasan digitalisasi layanan melalui e-Samsat, SIGNAL, dan pembayaran non-tunai berbasis QRIS.
Kepala Bapenda, Danial Ibrahim, menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dengan Ditlantas sebagai garda terdepan pelayanan kendaraan bermotor.
“Kami memandang Ditlantas sebagai mitra strategis. Ketika pelayanan semakin mudah, data terintegrasi, dan kepatuhan masyarakat meningkat, maka penerimaan daerah juga akan tumbuh. Ini bukan hanya soal angka PAD, tetapi bagaimana manfaatnya kembali untuk pembangunan Gorontalo,” ujar Danial Ibrahim, Selasa (03/02/2026).
Sementara itu, Dirlantas Kombes Pol. Lukman Cahyono, S.I.K., M.H., menyampaikan komitmen penuh jajaran Ditlantas untuk mendukung penguatan layanan Samsat, termasuk melalui operasi terpadu di lapangan, peningkatan pengawasan administrasi kendaraan, serta edukasi tertib pajak kepada masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan koordinasi antara Bapenda dan Ditlantas semakin solid dan berkelanjutan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian target peningkatan PAD Tahun 2026.
Silaturahmi ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus bersinergi demi mewujudkan kemandirian fiskal serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. (Ns)
