
NEWSNESIA.ID, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan dan pemeriksaan kepesertaan BPJS Kesehatan pada badan usaha yang dilaksanakan 23 hingga 25 September 2026, bertempat di Amarilis Bakery & Resto, sebagai upaya memastikan setiap tenaga kerja memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Kepatuhan perusahaan tidak hanya membutuhkan pemenuhan terhadap regulasi, tetapi juga itikad baik dan keseriusan badan usaha dalam mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Edwing Hulopi, menyampaikan bahwa kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan kepesertaan BPJS Kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, setiap perusahaan perlu memiliki komitmen untuk memastikan tenaga kerja yang dipekerjakan mendapatkan hak atas perlindungan jaminan kesehatan.
Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan badan usaha sekaligus memastikan pelaksanaan kepesertaan BPJS Kesehatan berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja.
Dalam pelaksanaannya, kepesertaan BPJS Kesehatan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi antar pihak menjadi hal penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terpadu dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di lapangan.
Penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan terkait kepesertaan tenaga kerja. Dengan koordinasi yang baik, proses pemeriksaan terhadap badan usaha dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap pengawasan dan pemeriksaan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat mendorong semakin banyak badan usaha memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan perlindungan pekerja melalui kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.




















