
Newsnesia.id – Upaya pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, terus dilakukan jajaran kepolisian. Sejak 2025 hingga November 2026, Polsek Popayato Barat telah mengamankan tujuh unit alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Popayato Barat.
Terbaru, Polsek Popayato Barat bersama Polres Pohuwato melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap aktivitas PETI pada 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilanjutkan dengan proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat.
Konsistensi penindakan itu turut mendapat apresiasi dari Kapolda Gorontalo. Pada 14 Oktober 2026, Kapolda memberikan penghargaan kepada Kapolsek Popayato Barat, Iptu Ilham Siplizand, atas keberhasilan mengungkap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi pimpinan terhadap jajaran kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan tanpa izin.
Penindakan PETI Berlanjut hingga Pengadilan
Upaya pemberantasan PETI di Popayato Barat tidak berhenti pada penertiban lapangan. Proses penegakan hukum juga berlanjut hingga pengujian melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Marisa.
Pada Senin (16/11/2026), PN Marisa menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tiga pihak terkait penanganan perkara dugaan PETI oleh penyidik Satreskrim Polres Pohuwato.
Ketiga perkara tersebut masing-masing terdaftar dengan Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Sofyan Nasibu, Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Hendra Baru, dan Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Suyitno.
Permohonan praperadilan berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya tindakan penyitaan dan penetapan tersangka. Khusus perkara Hendra Baru, permohonan juga mencakup pengujian terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 2 Oktober 2026.
Setelah melalui rangkaian persidangan, hakim tunggal pada masing-masing perkara memutuskan menolak seluruh permohonan tersebut.
Putusan ini menjadi bagian dari proses hukum atas tindakan penyidik dalam menangani perkara PETI di Popayato Barat.
Polres Pohuwato menyatakan menghormati putusan PN Marisa dan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rangkaian penindakan, pengamanan alat berat, hingga proses hukum di pengadilan memperlihatkan adanya langkah berkelanjutan aparat dalam menangani aktivitas PETI di Popayato Barat.
Di tengah masih munculnya informasi mengenai aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah titik, tantangan pengawasan tentu belum selesai. Penindakan di lapangan membutuhkan konsistensi, termasuk pengawasan terhadap kemungkinan beroperasinya kembali alat berat di kawasan pertambangan tanpa izin.
Bagi jajaran Polsek Popayato Barat, penghargaan dari Kapolda Gorontalo menjadi apresiasi atas langkah penegakan hukum yang telah dilakukan. Sementara itu, putusan praperadilan PN Marisa menjadi bagian dari proses pengujian hukum atas tindakan penyidik dalam perkara tersebut.
Polres Pohuwato menegaskan akan terus melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.



















