
NN, GORONTALO– Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo Tahun 2027 sebesar Rp3.748.000, naik Rp342.856 atau 10,07 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp3.405.144. Persentase kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Sulawesi berdasarkan data pembanding per 21 November 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 473/15/XI/2026 tanggal 21 November 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., menyampaikan bahwa penetapan UMP merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan regulasi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta aspirasi unsur pengusaha dan pekerja.
Besaran UMP 2027 tersebut juga berada di atas nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sebesar Rp3.746.312. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan upah minimum, tersedia mekanisme permohonan pengecualian kepada Gubernur berdasarkan kesepakatan bipartit dan audit eksternal. Ketentuan UMP juga dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi akan terus mendorong sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan agar berjalan sesuai regulasi. Penetapan ini diharapkan memperkuat hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan daya beli pekerja, serta menjaga iklim usaha yang produktif dan berkelanjutan.(rls)


















