NewsNesia.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Gorontalo menggelar Sosialisasi Pengawasan Peraturan dan Non Peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilu Gelombang 2 di Hotel Grand Q, Kamis (8/2/2023).
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut memberikan apresiasi atas langkah mitigasi tanpa henti yang terus dilakukan oleh Bawaslu Kota Gorontalo.
“Terhadap pencegahan dugaan pelanggaran Netralitas ASN atau PNS dilingkup Pemkot, ini sangat kami apresiasi ditengah makin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2024 tentu potensi terkait netralitas ASN juga rawan, sehingga sosialisasi seperti ini jadi sangat penting,” ungkap Marten.
Ia juga mengingatkan secara tegas bahwa para ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pemilu 2024 yang telah disepakati maka harus bersiap mendapat sanksi.
“Dan ini sanksinya tidak main-main, para ASN yang terbukti tidak menjaga dan menciderai netralitasnya, maka sanksi sudah menanti, sanksi sedang saja dari aturan kalau kita lihat, itu tunjangan kinerjanya tidak akan diberikan selama 9 sampai 12 bulan,” tegasnya.
Sementara untuk sanksi berat, Marten mengatakan bisa sampai pada penurunan jabatan ataupun tidak mendapat promosi jabatan sampai waktu bertahun-tahun.
“Paling parah bila pelanggarannya terbukti, itu sampai pemberhentian,” tandasnya.
Sekali lagi Wali Kota Marten berkomitmen untuk senantiasa mendorong para ASN untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.
“Walaupun saya ini seorang ketua partai juga, tapi sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab dan ingin melihat Pemilu 2024 ini sukses mari kita sama-sama berjalan diatas reel yang telah ada dan tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Sebagai catatan tambahan, Provinsi Gorontalo masuk kedalam 10 besar potensi kerawanan terkait isu netralitas ASN dan berada diurutan ke-9 (data November 2023).
