NEWSNESIA.ID, GORUT – Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ariaty Polapa sentil keterlambatan berbagai dokumen yang diajukan pemerintah daerah setempat yang berdampak pada siklus pengelolaan keuangan daerah.
“Artinya, setebal apapun dokumen yang disusun, tetapi belum diajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan, maka belum ada legitimasi. Dan itu berimbas pada serapan anggaran,” kata Srikandi PDI-P, dalam rapat Paripurna KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022 belum lama ini.
Pasalnya, terhadap keterlambatan pengajuan dokumen tersebut berdampak pada sanksi administrasi, baik pemerintah daerah maupun DPRD.
“Saya kira kita semua sudah paham, seperti peribahasa, menupuk air didulang, maka kita sendiri juga yang merasakannya,” ujar Ariaty.
Akan tetapi, kata Ariaty, harus dicatat, ini merupakan amanat institusi yang mau tidak mau harus kita laksanakan tetap waktu.
“Tentunya kedepan, kita tidak ingin hal seperti ini terulang lagi. Oleh karenanya ada langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya,” jelasnya.
Di internal DPRD sendiri untuk menghadapi hal tersebut, pihaknya, kata Ariaty, ada langkah strategis yang sudah dicetus ke 3 pimpinan yang selalu kompak ini, bahwa dalam melaksanakan pembahasan berbagai dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah, DPRD jangan dipimpin oleh pihak eksekutif.
“Artinya kalau dokumen masuk, oke kita bahas. Tetapi kita harus merujuk pada jadwal, karena kita bekerja dalam sistem. Dimana semua terbaca di 3 kementerian strategis yakni, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Itu yang menjadi petunjuk 3 pimpinan kami,” katanya.
Oleh karena itu, Dirinya menyarankan kepada Bupati Gorut yang paham betul akan hal ini, agar mendrive para pembantunya untuk sesegara mungkin menyusun dan mengajukan dokumen kepada TAPD.
“Agar supaya tidak terjadi keterlambatan yang kita alami sekarang ini,” katanya.
Ia meminta kepada para pembantu Bupati Gorut, agar jangan terlalu lama tenggelam dalam euforia.
“Yah, kalau dibaca dinamikanya saat ini, kalau diibaratkan dalam jenis musik masih jenis musik mars atau dangdut, masih kalah cepat. Tetapi saat ini sudah rock n roll,” katanya.
Tentu, kata Dia, ini sangat disesalkan yang malah mengabaikan persoalan yang sifatnya teknis dan sangat mengganggu mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
“Saya kira Pak Bupati paling paham. Dan beliau bisa sepakat dengan pimpinan DPRD untuk sama-sama melakukan perbaikan daerah ini untuk selanjutnya,” tandas Ariaty. (Rol)
