NEWSNESIA.ID, GORUT – Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD Gorut, Senin (10/10/2022) kemarin.
Ranperda APBD-P Tahun Anggaran 2022 tersebut, disusun berdasarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dengan tetap mempertimbangkan terjadinya beberapa kondisi yang mengharuskan untuk dilakukannya perubahan, sebagaimana yang telah sebutkan dalam pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam sambutannya, Thariq Modanggu menyampaikan realisasi pendapatan daerah hingga akhir September 2022 telah mencapai 65,56 persen atau sebesar Rp498 miliar dari target Rp759,6 miliar.
“Dengan rincian pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp16,6 miliar atau 50,79 persen dari target Rp33,1 miliar,” katanya.
Sementara itu, kata Thariq, untuk pendapatan transfer telah terealisasi sebesar 66,26 persen atau Rp451,3 dari target Rp726,4 miliar. Realisasi belanja hingga akhir September, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp506,6 miliar atau mencapai 51,89 persen dari total anggaran sebesar Rp976,3 miliar.
“Belanja operasi mencapai 67,44 persen, belanja modal 22,64 persen, belanja tak terduga 0,29 persen, dan belanja transfer 76,75 persen,” jelasnya.
Berdasarkan kondisi pelaksanaan APBD hingga akhir September 2022, Thariq menjelaskan, rencana perubahan pendapatan daerah, yang semula direncanakan sebesar Rp759,6 miliar, pada perubahan APBD 2022 menjadi Rp765, 6 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp6 miliar.
“Kenaikan disebabkan optimisme untuk meningkatkan target PAD dan pendapatan transfer daerah,” katanya.
Sedangkan rencana perubahan belanja daerah pada perubahan APBD 2022, kata Thariq, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, secara kumulatif berkurang sebesar 5,55 persen dari anggaran sebelumnya Rp976,3 miliar menjadi Rp922,1 miliar.
“Dengan rincian, belanja operasi naik sebesar 3,10 persen, belanja modal turun 18,11 persen, belanja tidak terduga turun 89,84 persen, sedangkan belanja transfer tidak mengalami perubahan sebesar Rp134, 6 miliar,” katanya.
Bupati yang biasa berkacamata ini juga menambahkan, pada pelaksanaan paripurna ABPD perubahan, pihak telah mengakomodir belanja wajib perlindungan sosial 2 persen dari dana transfer umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/ Tahun 2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp2,1 miliar.
“Sementara untuk rencana perubahan pembiayaan daerah di perubahan APBD ini, pada penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya berkurang sebesar Rp5,7 miliar dari prediksi SILPA tahun 2021 sebesar Rp36,3 miliar menjadi Rp30,6 miliar. Sesuai laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh pihak BPK Perwakilan Gorontalo,” katanya lagi.
Sementara untuk pinjaman daerah kata Thariq, mengalami pengurangan sebesar Rp64,5 miliar dari penerimaan pinjaman sebesar Rp193 miliar, menjadi Rp128,4 miliar.
“Pada pengeluaran pembiayaan berkurang sebesar Rp10 miliar, yang terdiri dari pengurangan anggaran sisa pokok utang dan pengurangan anggaran utang retensi yang tidak memungkinkan untuk dibayarkan pada tahun ini,” tandasnya. (Rol)
