NEWSNESIA.ID, KWANDANG – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) telah mengakses beberapa dokumen perihal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kecamatan Biau.
Dalam dokumen itu, ditemukan adanya salah satu calon kepala desa yang telah dilantik, namun tidak mewajibkan calon tersebut memasukkan surat tanda terima LPPDes AMJ (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan), LPPD, dan LKPPD.
“Kita ingin cari tahu tidak wajib itu berdasarkan pasal berapa, karena cuma begitu notulensinya. Tidak dijelaskan berdasarkan pasal ini seorang calon kades tidak wajib memasukkan itu,” katanya.
Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gorut, Hamzah Sidik, ditemui di Kantor DPRD Gorut, Jumat (6/1/2023).
Pada rapat dengar pendapat selanjutnya, kata Hamzah, persoalan itu akan muncul nantinya.
“Intinya kita hanya meminta keadilan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan. Fokus dan concen-nya DPRD itu ada pada peraturan perundangan-undangan,” ujarnya.
Jika kebijakan itu telah sesuai dengan peraturan, kata Hamzah, maka ia akan mendukungnya.
“Kalau tidak dievaluasi, bupati dalam hal ini hanya menerima masukan dari bawah. Sebagai pengambil kebijakan dia mengikuti apa yang dari bawah. Saya khawatir pertimbangan-pertimbangan atau input dari bawah ini salah atau keliru,” tandasnya. (Rol)
