NEWSNESIA.ID – Sepekan terakhir ini memoar terkait konflik tambang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo masih terus menyita perhatian publik sampai skala nasional.
Berangkat dari itu Sosiolog UNG, Funco Tanipu saat didapuk menjadi salah satu pembicara utama pada Seminar Nasional dan Festival Kebudayaan oleh Fakultas Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, ia banyak memaparkan terkait konflik pengelolaan sumber daya alam yang ada di Pohuwato.
Menurutnya, konflik pengelolaan SDA yang ada di Pohuwato merupakan konflik terbesar kedua di kawasan Teluk Tomini setelah konflik di Poso.
“Pada dasarnya sama-sama memakai tafsir dan metode yang keliru dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam sejarahnya, kata Funco Tanipu pengelolaan SDA yang ada di Pohuwato selama ini telah terbagi dalam 5 kategori.
“Pertama itu periode VOC, ditandai dengan perjanjian pada tahun 1677 oleh Gubernur VOC Maluku dan Gorontalo. Pada periode kedua itu sekitar tahun 1800-an dipegang oleh Pemerintah Hindia Belanda,” urainya.
“Nah diperiode ketiga itu ketika Teluk Tomini dan Perairan Utara Gorontalo menjadi lokasi penyelundupan dan pembajakan oleh bajak laut karena monopoli Belanda dan masuknya pedagang Cina ke Gorontalo untuk berbisnis emas pada tahun 1900-an,” sambungnya.
Kemudian pada periode keempat, pasca kemerdekaan, sekitar tahun 1900 hingga 2000-an, masyarakat mulai menambang secara mandiri dan mulai menginisiasi pendirian koperasi.
“Hingga masuk pada periode kelima, terjadi pada tahun 2010 dan berlangsung sampai saat ini dimana pengelolaan emas dilakukan oleh Perusahaan bekerjasama dengan Koperasi,” kata Funco merunut sejarah pengelolaan emas di Pohuwato.
Dari perjalanan sejarah tersebut, UNG kata Funco akan berupaya merawat harmoni masyarakat penambang dengan berencana menginisiasi agenda untuk memperkuat ketahanan sosial di Kabupaten Pohuwato yang notabenenya masuk dalam kawasan Teluk Tomini.
“Pada agenda kelembagaan kami menginisiasi pembentukan Asosiasi Desa Pesisir Teluk Tomini dan Forum Desa Pecinta Damai bersama Kementrian Desa, BPIP dan BNPT. Untuk agenda kemitraan, UNG juga telah menginisiasi Akademi Kerukunan dan KKN Kolaborasi Tematik Pengembangan Teluk Tomini dan UGM. Untuk implementasi UNG telah menginisiasi pembentukan Desa Pancasila Banuroja dan program MBKM Momongu Kambungu,” jelasnya.
Pasalnya sosiolog UNG itu menilai. “Jika para penambang harus dinaungi oleh kelembagaan untuk dapat meningkatkan kapasitas keahlian menambang yang ramah lingkungan serta penguatan literasi,” pungkasnya.
