NN, GORONTALO– Badan Gizi Nasional (BGN) kembali melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Gorontalo melalui kegiatan pengarahan dan evaluasi kepada Kepala SPPG, mitra, dan yayasan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Brigjen TNI Rudi Setiawan selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III dan berlangsung di Hotel Aston Gorontalo, Rabu (6/4/2026).
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie yang juga Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut hadir dan menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program di daerah.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak hari ini, yang sebelumnya SPPG mungkin belum memahami secara utuh, kini memiliki komitmen bersama untuk memperbaiki MBG di Provinsi Gorontalo. Kami Pemerintah Provinsi sangat mendukung penuh program ini,” ujar Wagub.
Ia menilai berbagai penekanan yang disampaikan dalam forum tersebut sangat relevan, khususnya terkait sejumlah dinamika pelaksanaan MBG di berbagai daerah, termasuk di Gorontalo.
“Apa yang disampaikan sangat tepat, karena program MBG ini menggunakan anggaran negara yang tanggung jawabnya besar. Oleh karena itu, seluruh pelaksana harus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub mengungkapkan bahwa sebelumnya Gorontalo juga telah menerima kunjungan dari jajaran BGN pusat dalam rangka memperkuat sinergi melalui dialog interaktif. Ia pun mengajak seluruh pihak, baik yayasan, mitra, Kepala SPPG, maupun tenaga ahli gizi, untuk membuka diri dan berkomitmen memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa.
Sementara itu, Brigjen TNI Rudi Setiawan menegaskan peran strategis Kepala SPPG sebagai pengelola operasional dapur MBG. Kepala SPPG bertanggung jawab memastikan seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku, penggudangan, produksi, pemorsian hingga distribusi makanan, berjalan sesuai standar mutu dan keamanan pangan.
Di sisi lain, tenaga ahli gizi memiliki peran krusial dalam menyusun menu berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG), memastikan keseimbangan nutrisi, serta melakukan pengawasan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Seluruh pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.(rls/nN)
