Newsnesia.id
  • Home
  • TrendingHot
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Baliknew
No Result
View All Result
  • Home
  • TrendingHot
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Baliknew
No Result
View All Result
Newsnesia.id
No Result
View All Result
Home ATR BPN Kota Gorontalo

Di Hadapan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Progres Penertiban 537 Perusahaan Sawit yang Tidak Memiliki HGU

by NN Indonesia
7 Februari 2025
in ATR BPN Kota Gorontalo, Nasional
Reading Time: 2 mins read
Menteri Nusron Wahid saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai pertemuan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

NEWSNESIA.ID, Jakarta – Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan progres dari salah satu program kerjanya. Salah satunya yaitu terkait penataan pendaftaran dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) diterapkan untuk 537 Badan Hukum, khususnya perusahaan sawit pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi belum memiliki HGU.

“Yang sudah dalam proses pengajuan izin ke kami hingga batas waktu 3 Desember ada 150 perusahaan dengan luas 1.144.427,46 hektare. Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak,” terang Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

Terkait kebijakan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa hal ini berawal dari adanya perubahan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, di mana badan hukum yang melakukan aktivitas budidaya atau pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP dan/atau izin HGU.

“Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Badan Hukum ini menjadi wajib memiliki IUP dan HGU. Akibat perubahan ini, ada 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare,” jelas Menteri Nusron.

Sebelum masa jabatan Menteri Nusron, dari 2,5 juta hektare lahan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan permohonan HGU sebanyak 193 perusahaan sawit dengan total luas 283.280,85 hektare.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi kebijakan tersebut, utamanya dari identifikasi data Kementerian ATR/BPN terkait 2,5 juta hektare kebun sawit yang memiliki IUP namun belum memiliki HGU. Sehingga dalam implementasinya, ia meminta kepada Menteri Nusron untuk terus menyampaikan progres tersebut.

“Progres pendaftaran hak atas tanah terhadap 150 perusahaan yang setara dengan 1.144.427,46 hektare ini, yang sudah mengajukan ke Kementerian ATR/BPN ini kasih tahu ke kita prosesnya ya Pak Menteri, agar 150 perusahaan ini bisa diberi sertipikat,” ujarnya saat pertemuan berlangsung.

Hadir mendampingi Menteri Nusron secara luring dalam Rapat Kerja kali ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia beserta jajaran. (AR/PHAL)

Sumber: Biro Humas Kementerian ATR/BPN

Tags: Kementerian ATR/BPNKomisi II DPR RIMenteri Nusron Wahid
ShareSendTweetShare

Berita Terkait

Staf ahli Kementerian ATR/BPN sambut 50 peserta maganghub.
ATR BPN Kota Gorontalo

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

16 November 2026
Layanan pertanahan
ATR BPN Kota Gorontalo

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

15 November 2026
Dirjen PSKP Iljas Tedjo Prijono
ATR BPN Kota Gorontalo

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

13 November 2026
Next Post
Upaya Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dalam memberantas penyakit malaria dengan melakukan bersih-bersih lingkungan.

Upaya Perangi Malaria, Kecamatan Patilanggio Launching Jumat Berlian

Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN saat meng

Isi Kuliah Umum di STPN, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dalam Tata Kelola Pertanahan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Trending

Menteri Nusron Wahid saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai pertemuan dengan Komisi II DPR RI.

Di Hadapan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Progres Penertiban 537 Perusahaan Sawit yang Tidak Memiliki HGU

2 tahun ago

Usai Sita 7 Ekskavator & Berantas PETI, Polsek Popayato Barat Raih Penghargaan Kapolda

2 hari ago
Panen raya PM AAS

Padi ‘Andi Amran Sulaiman’ di Gorontalo Berhasil

2 hari ago
f.hms

Wawali Rendy Sambut Kunjungan Tim Survei Akreditasi

1 hari ago
Winarni Monoarfa-f.antara

Prof. Winarni Monoarfa PAW Rachmat Gobel

3 bulan ago
f.ist

HMI SULUT-GO Gelar Seminar Nasional, Wujud Nyata Advokasi bagi Pengusaha Internet

10 jam ago
Foto hms

Pastikan Dana Pendidikan Tepat Sasaran, Inspektorat Provinsi Gorontalo Lakukan Pemeriksaan Dana BOSP

2 hari ago
f.ist

Karawo Go To School

2 hari ago

Pasca Kebakaran, Adira Finance Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng

3 hari ago
f.kominfo

Langkah Konkrit Wali Kota Weny Melalui GENTING, Salurkan Bantuan untuk 85 Bayi di Kotamobagu

3 hari ago

Terbaru

Aktivis Pertambangan Emas Tanpa Izin
Lingkungan

PETI Perbatasan Popayato – Sulteng Kembali Beroperasi, Sejumlah Nama ini Diduga Jadi Biang Kerok

by Mustafa Dako
20 November 2026
0

Aktivis Pertambangan Emas Tanpa Izin POHUWATO-NN- Belum lama ini, tepatnya awal Oktober 2026, Kepolisian Polres Pohuwato yang...

f.ist

HMI SULUT-GO Gelar Seminar Nasional, Wujud Nyata Advokasi bagi Pengusaha Internet

20 November 2026
f.ist

Lima Daerah Irigasi Gorontalo Masuk Skala Prioritas Rehabilitasi

20 November 2026
f.hms

Wawali Rendy Sambut Kunjungan Tim Survei Akreditasi

19 November 2026
Panen raya PM AAS

Padi ‘Andi Amran Sulaiman’ di Gorontalo Berhasil

19 November 2026

Usai Sita 7 Ekskavator & Berantas PETI, Polsek Popayato Barat Raih Penghargaan Kapolda

19 November 2026
f.ist

Karawo Go To School

19 November 2026
f.hms

Gubernur Minta Pembangunan KNMP Pohuwato Dipacu

19 November 2026
f.kominfo

Pemprov Gorontalo Respon Krisis Air Bersih di Desa Dulomo, Pohuwato

18 November 2026
Foto hms

Pastikan Dana Pendidikan Tepat Sasaran, Inspektorat Provinsi Gorontalo Lakukan Pemeriksaan Dana BOSP

18 November 2026
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman & Kode Etik

© 2025 Newsnesia.id - Mewarnai Nusantara.

No Result
View All Result
  • Home
  • Trending
  • Headline
  • Daerah
    • Gorontalo
      • Kota Gorontalo
      • Kab Gorontalo
      • Boalemo
      • Pohuwato
      • Bone Bolango
      • Gorontalo Utara
    • Sulawesi Utara
    • Sulawesi Selatan
    • Sulawesi Tengah
    • Sulawesi Barat
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Opini
  • Kilas Balik

© 2025 Newsnesia.id - Mewarnai Nusantara.