NEWSNESIA.ID, GORUT – Fraksi Nasdem, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (gorut) Dalam rapat Paripurna KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2023, Selasa (20/9/2022) mengkritisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja yang masih sangat rendah.
Juru bicara Fraksi Nasdem, Mikdad Yeser dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan Dokumen KUA yang disampaikan oleh Bupati, Realisasi Pendapatan Daerah pertanggal 30 Juni 2022 masih sangat rendah. Realisasi pendapatan terendah berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 27 persen.
“Sedangkan pendapatan dana transfer sebesar 49,97 persen. Realisasi pendapatan ini dapat dijadikan potret kinerja pemerintah daerah sampai pertengahan tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa proporsionalnya capaian pendapatan dana transfer adalah hal yang wajar sebab dana transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang tidak terkait secara langsung dengan tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mengupayakan realisasi pendapatan yang dimaksud.
“Sebaliknya pendapatan asli daerah dapat dijadikan gambaran tingkat kinerja pemerintah daerah,” kata Mikdad.
Mikdad mengatakan pada saat itu bahwa semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka semakin tinggi realisasi PAD.
“Dengan demikian rendahnya realisasi PAD pertanggal 30 Juni 2022 sebagai gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah sampai dengan bulan Juli 2022 belumlah maksimal,” katanya.
Demikian halnya realisasi belanja daerah, kata Mikdad, dari target belanja daerah sebesar Rp976.341.688.422 rupiah yang terealisasi hingga per 30 Juni 2022 baru sebanyak Rp270.167.136.339 rupiah atau baru sebesar 27 persen.
“Realisasi belanja daerah terendah pada belanja modal yakni baru sebesar 6,99 persen, sedangkan realisasi tertinggi pada belanja transfer yakni sebesar 58,70 persen, dan belanja operasi sebesar 34 persen,” tegasnya.
Dengan melihat keadaan realisasi belanja daerah tersebut, dapat menggambarkan soal bagaimana kinerja pemerintah daerah.
“Itu merupakan gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah belum maksimal, bahkan dengan sangat tingginya realisasi belanja operasional dibanding belanja modal,” ujarnya.
Dengan melihat hal ini, Mikdad menegaskan bahwa itu sebagai potret bahwa anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah,” katanya.
“Hanya memberi manfaat jangka pendek, sedangkan belanja untuk kepentingan publik terabaikan,” jelasnya.
Selain itu rendahnya realisasi belanja daerah dapat menggambarkan upaya Pemulihan Ekonomi Daerah akibat pandemi Covid-19 jauh dari optimal yang ditentukan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
“Melalui kesempatan ini Fraksi kami mendesak Bupati segera mengambil langkah-langkah strategis untuk peningkatan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah,” tandas Legislator Dapil 4 gorut ini. (Rol)
