NEWSNESIA.ID, GORONTALO – Gubernur Gorontalo menekankan agar pemeriksaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tidak berhenti pada temuan administratif. Setiap pemeriksaan harus menghasilkan data riil, angka yang terukur, serta rekomendasi konkret yang dapat menjadi dasar perbaikan pemerintah daerah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menggelar rapat bersama Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Gorontalo di Aula Rumah Dinas Gubernur, Minggu (4/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Plt. Inspektur Provinsi Gorontalo, Inspektur Pembantu Wilayah, Pengendali Teknis, serta para Ketua Tim Pemeriksa.
Menurut Gubernur, pengawasan merupakan bagian penting dalam manajemen pemerintahan. Karena itu, pemeriksaan terhadap pemerintah kabupaten/kota harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus kontribusinya terhadap pencapaian prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Ia meminta tim pemeriksa melihat secara konkret dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap program prioritas nasional maupun Provinsi Gorontalo, termasuk dukungan yang dialokasikan melalui APBD.
“Hasil pemeriksaan harus dapat memberikan angka yang jelas dan terukur, sehingga rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat menunjukkan kondisi riil dan apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah,” tegas Gubernur.
Gubernur mencontohkan pemeriksaan terhadap program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemeriksaan harus mampu menunjukkan besaran dukungan anggaran, capaian program, serta indikator lain yang menggambarkan dampaknya secara nyata terhadap masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, hasil pemeriksaan tidak sekadar menyajikan uraian mengenai program yang telah dilaksanakan, tetapi juga dapat menjawab sejauh mana penganggaran dan pelaksanaan program daerah berkontribusi terhadap target pembangunan.
Selain pembangunan dan pelayanan dasar, pemeriksaan juga diarahkan pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya efektivitas dukungan APBD terhadap pencapaian target pengentasan kemiskinan serta prioritas pembangunan lainnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti. Status setiap rekomendasi harus jelas dan dapat dipantau secara berkelanjutan.
Jika masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota, Inspektorat diminta segera menyampaikan surat kepada pemerintah daerah bersangkutan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan.
“Laporan hasil pemeriksaan harus singkat, padat, jelas, dan berbasis data. Harus terlihat angka riil, capaian, permasalahan utama, dan rekomendasi yang konkret,” ujarnya.
Gubernur berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan gambaran cepat dan utuh mengenai kondisi masing-masing kabupaten/kota. Data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan kebijakan sekaligus memperkuat pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui penguatan fungsi pengawasan ini, pemeriksaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada menemukan permasalahan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo.
