newsnesia.id, GORONTALO- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Utara-Gorontalo menyoroti Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan yang baru saja dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua Umum HMI Sulut-Gorontalo, Aris Setiawan Karim memperingatkan adanya potensi persengkokolan antara oknum politisi, korporasi tambang, dan pelaku Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Gorontalo.
“Pertama, kami turut apresiasi lahirnya Pansus Pertambangan ini, sebgai tugas dan wewenang DPRD sebgai penyambung aspirasi rakyat. Kedua, kami melihat ada indikasi kuat bahwa pansus hanya menjadi alat bergening bisa menjadi alat kompromi antara politisi, korporasi besar, dan para pemain PETI. Ini berbahaya bagi masa depan tata kelola sumber daya alam di Gorontalo,” tegas Aris, dalam pernyataannya kepada media.
HMI mengingatkan bahwa Pansus Pertambangan seharusnya dibentuk untuk memperbaiki tata kelola sektor ini yang selama ini carut-marut, merugikan masyarakat, dan merusak lingkungan. Namun, tanpa partisipasi publik yang luas dan kontrol dari masyarakat sipil, pansus rawan disusupi oleh kepentingan-kepentingan gelap yang ingin melanggengkan praktik ilegal dan eksploitasi sumber daya.
“Jika pansus hanya menjadi arena permainan politik di bawa meja antara politisi dan korporasi, seperti yang diduga terjadi sebelumnya di mana terdapat indikasi keterlibatan oknum anggota legislatif dalam praktik gratifikasi dengan perusahaan tambang maka kepercayaan publik terhadap DPRD Provinsi Gorontalo akan semakin runtuh. Yang seharusnya DPRD diharapkan memperbaiki tata kelola pertambangan, pansus justru berpotensi menjadi alat untuk melegitimasi perampokan sumber daya alam oleh korporasi besar dan aktor-aktor Penambangan Tanpa Izin (PETI),” tegasnya.
Untuk itu, HMI Badko Sulut-Gorontalo mendesak DPRD Provinsi Gorontalo agar membuka seluruh proses kerja Pansus secara transparan. Masyarakat sipil, akademisi, media, komunitas adat, dan kelompok korban terdampak harus diundang dan dilibatkan dalam penyusunan agenda, pemeriksaan data, hingga dalam penyusunan rekomendasi akhir pansus.
Lebih lanjut, HMI juga meminta DPRD untuk tidak hanya menyasar para pemain kecil di lapangan, tetapi menindak tegas jaringan besar yang selama ini membekingi PETI dan merusak hutan serta sungai di Gorontalo.
“Kami ingin pansus ini membongkar akar masalah, bukan hanya mengejar operator kecil. Jika DPRD serius, harus berani membongkar aktor politik dan bisnis besar yang selama ini berkolusi dalam kejahatan sumber daya,” tegas Aris.
HMI Sulut-Gorontalo berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengkritisi jalannya Pansus Pertambangan ini, serta mengajak seluruh elemen masyarakat Gorontalo untuk bersatu mengawal proses pelaksanaan pansus pertambangan ini.
“Kita HMI telah membentuk tim yang khusus mengalaw pansus pansus yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, kita tidak boleh diam. Masa depan lingkungan dan kesejahteraan rakyat Gorontalo ada di tangan kita semua,” tutupnya.(NN)
