NEWSNESIA.ID, GORONTALO – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia menjadi momen penting bagi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Gorontalo untuk mendeklarasikan pelayanan nol rupiah.
Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo, Mansur, saat pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 RI pada Senin (17/08/2026) di halaman UPT Asrama Haji Kemenhaj Provinsi Gorontalo.
“Kita berharap perayaan HUT ke-81 RI ini bisa memberikan energi, inspirasi, dan motivasi baru untuk memberikan kontribusi positif serta bekerja lebih baik ke depannya,” ujar Mansur, yang juga bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT RI yang digelar oleh Kemenhaj Gorontalo untuk pertama kalinya tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan kepada publik bahwa seluruh layanan di Kemenhaj kini berbasis nol rupiah dan bebas gratifikasi. Hal tersebut sudah menjadi komitmen instansi untuk memberikan pelayanan gratis.
“Baik itu perizinan KBIH, PPIU, PIHK, hingga pelimpahan porsi dan pendaftaran, seluruhnya nol rupiah alias gratis,” ucapnya.
Meskipun gratis, Mansur memastikan pelayanan akan tetap berjalan dengan cepat dan efisien. “Kita punya SOP dengan standarisasi yang sudah diatur sedemikian rupa, dan insyaallah akan lebih humanis, singkat, serta sederhana. Layanannya singkat, mudah, dan tanpa biaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mansur menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri dan Wakil Menteri dalam berbagai kesempatan, yang mewajibkan seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk memiliki wajah integritas.
“Satu kata satu perbuatan. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi dasar integritas kita adalah say no to gratification (katakan tidak pada gratifikasi). Tidak ada celah bagi kita untuk menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Mansur kembali menekankan komitmen jajarannya. “Setiap jajaran, khususnya di Kemenhaj Provinsi Gorontalo, memastikan seluruh aspek layanan—baik perizinan PPIU, PIHK, KBIH, maupun pelimpahan porsi—tidak memungut biaya dari masyarakat. Ini yang harus menjadi wajah Kementerian Haji dan Umrah sejak sekarang, besok, dan seterusnya,” tandasnya.
