GORONTALO-NN– Inflasi Provinsi Gorontalo dalam dua bulan terakhir terbilang tinggi yakni 4,4 persen pada Januari 2024 dan 3,73 persen pada Februari 2024. Supaya inflasi bisa dipahami di tempat yang sebenarnya dan tidak menjadi “gorengan politik” maka sebaiknya menyimak penjelasan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Gorontalo Handoyo Sugiharto yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/3/2024).
Inflasi di Provinsi Gorontalo tinggi pada dua bulan terakhir disebabkan bertambahnya indikator obyek Indeks Harga Konsumen (IHK) jika dibandingkan tahun 2023. Jika sebelumnya inflasi Provinsi Gorontalo hanya dihitung berdasarkan IHK Kota Gorontalo, maka tahun 2024 bertambah satu daerah lagi yakni IHK Kabupaten Gorontalo.
“Pada Juni sampe September tahun lalu tren inflasi kita terbilang rendah bahkan selalu berada pada urutan kedua terendah nasional, namun demikian dengan bertambahnya Kabupaten Gorontalo menjadi obyek perhitungan kota inflasi maka inflasi provinsi dihitung berdasarkan nilai rata-rata antara inflasi Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo,” beber Handoyo.
Hal lain yang menurutnya perlu dipahami adalah membaca data inflasi berdasarkan perbandingan tahunan (Y-on-Y) atau bulanan (M-to-M). Inflasi Gorontalo pada Februari 2024 di angka 3,73 persen terbaca tinggi, bahkan tertinggi kedua secara nasional. Padahal jika disandingkan dengan angka bulan Februari 2023 (Y-on-Y) sebesar 5,78% maka angka inflasi tahun ini menurun.
“Jangan inflasi tahunan jadi ukuran kinerja bulanan, seolah olah orang enggak kerja setiap bulan, itu keliru. Kalau mau diukur harusnya inflasi bulanan dengan bulanan, Nah untuk M-to-M Provinsi Gorontalo justru mengalami deflasi di bulan Februari -1,15 persen dibandingkan bulan Januari -0,91 persen,” imbuh mantan Kadis PUPR itu.
Pihaknya menyebut laju inflasi di Gorontalo bulan Februari 2024 dipengaruhi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau pada komoditas beras, daun bawang, daging ayam ras, minyak goreng dan kue basah. Sementara deflasi terjadi untuk komoditas tomat, cabe rawit, bawang merah, ikan cakalang dan ikan selar/tude.
“Terkait trend Inflasi khususnya komoditas pangan ini , Pak PJ Gubernur terus memantau pelaksanaan Program pada tiap OPD dan instansi terkait lainnya. Sebagai contoh, Pemprov bekerjasama dengan Bulog Gorontalo gencar menyalurkan beras SPHP. Pelaksanaan operasi pasar oleh Dinas Kumperindag dengan mengintervensi harga beras kepada pedangang beras di pasar tradisional Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo,” beber mantan Kadis PUPR itu.
Sejak bulan Januari 2024 inflasi di Provinsi Gorontalo dihitung berdasarkan inflasi Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo (sebelumnya hanya kota). Ada sekitar 20 kabupaten/kota secara nasional yang ditambahkan menjadi obyek Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk menghitung inflasi, salah satunya Gorontalo Program lainnya yakni gerakan pangan murah di kota dan kabupaten jelang Ramadan 1445 Hijiriyah. Percepatan penyaluran program BLP3G pada dinas Sosial Dinas Pertanian melakukan penyaluran bantuan benih cabai rawit, tomat dan padi hibrida.
Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan benih cabai rawit kepada sekolah sekolah sebagai bagian dari program Germas Batari. Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan ikan segar kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara rutin selalu berkoordinasi dgn Bank Indonesia Gorontalo untuk melaksanakan High Level Meeting dengan pemerintah kabupaten/kota serta selalu turun ke lapangan untuk melaksanakan 4K yakni mengecek Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran distribusi serta Komunikasi Efektif dalam rangka mengendalikan Inflasi di Provinsi Gorontalo.(rls/NN)
