GORONTALO-NN– Dihadapan Wakil Ketua MPRI, Kepala BNPB dan Anggota Komisi III DPR Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, memaparkan langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, pada rapat koordinasi di aula rumah jabatan gubernur, Selasa (16/7/2024).
Rapat membahas upaya penanganan bencana alam yang merupakan tindak lanjut dari penetapan status tanggap darurat.
“Kami bersama pemerintah kabupaten/kota, tim Basarnas, TNI, dan Polri telah melakukan evakuasi korban ke tempat pengungsian. Pemprov Gorontalo juga telah mendirikan posko penanganan darurat dan membuka pelayanan informasi kebencanaan, posko kesehatan, serta mendirikan 15 dapur umum yang tersebar di tiga kabupaten dan satu kota,” kata Rudy.
Rudy mengungkapkan, dampak bencana banjir di Kota Gorontalo merendam 48 kelurahan yang ada di sembilan kecamatan. Dua kelurahan di dua kecamatan juga mengalami tanah longsor. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana sebanyak 12.061 kepala keluarga atau 41.164 jiwa. Satu orang meninggal dunia, 7.086 jiwa mengungsi, serta 4.686 rumah terendam.
Di Kabupaten Gorontalo, bencana terdampak di 35 desa/kelurahan yang ada di delapan kecamatan. Jumlah masyarakat yang terdampak sebanyak 6.531 kepala keluarga atau 21.638 jiwa. 2.397 jiwa mengungsi dan 4.623 rumah terendam.
Selanjutnya di Kabupaten Boalemo, banjir merendam empat desa di satu kecamatan. Masyarakat yang terdampak sebanyak 148 kepala keluarga atau 352 jiwa, serta 91 rumah terendam.
Sementara di wilayah Kabupaten Bone Bolango, banjir merendam 42 desa/kelurahan di 10 kecamatan. Masyarakat yang terdampak sebanyak 2.553 kepala keluarga atau 8.053 jiwa, serta 1.821 rumah terendam. Khusus untuk tanah longsor di Kecamatan Suwawa Timur, jumlah korban meninggal 27 jiwa, korban selamat 283 jiwa, serta korban hilang 15 jiwa.
“Kondisi saat ini wilayah yang terdampak bencana secara berangsur-angsur telah kondusif, air mulai surut, dan sebagian warga telah kembali ke rumah masing-masing. Tetapi demikian warga masih membutuhkan bantuan pangan, sandang, obat-obatan, dan peralatan kesehatan,” tutur Rudy.
Turut hadir pada rakor tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, serta anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie.
Usai rapat Forkopimda diserahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) tunai serta dukungan logistik dan peralatan dari BNPB kepada pemerintah daerah.(rls/NN)
