NEWSNESIA.ID, POHUWATO – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara-Gorontalo tentang pemanfaatan aplikasi kas daerah secara online system, yang terintegrasi dengan aplikasi financial management information system (F-MIS)/SIMDA next generation, Senin, (19/6/2023).
Penandatanganan itu dilakukan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga dengan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yang diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Agung Ragil Pujono dan Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, Louisa Parengkuan.
Sementara untuk penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pohuwato, Teti Alamri,SE dan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Heru Tarsila, SE.,Akt, dengan Deputy Branch Manager PT. Bank Sulut-Go Cabang Marisa, Ridwan Cadullah.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga memberikan apresiasi kepada pihak BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo juga PT Bank Pembangunan Daerah SulutGo yang telah berkenan melakukan kerja sama dalam membantu mengawal pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
Sebab menurutnya, nota kesepakatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan eksistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam upaya membangun sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan aplikasi kas daerah secara online sistem yang terintegrasi dengan F-MIS.
“Kami sangat mengapresiasi upaya ini. Pengelolaan kas umum daerah yang terintegrasi, terkontrol, dan tercatat secara lebih baik melalui Kasda online system diharapkan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat kepada seluruh pihak,” ujar Bupati Saipul.
Ia juga berharap, nota kesepakatan bersama ini dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat meningkatkan opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
“Semoga dalam penyusunan laporan keuangan daerah, apa yang menjadi kerja sama ini dapat memberikan kontribusi untuk Kabupaten Pohuwato,” tutupnya.(mus/NN)
