
NEWSNESIA.ID, Gorontalo — Polda Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kolaborasi dalam mengatasi persoalan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Program yang diluncurkan Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, Senin (16/11/12) ini menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kapolda Gorontalo mengatakan, persoalan pengangguran merupakan tantangan sosial yang membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tidak akan terwujud secara optimal apabila persoalan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat belum tertangani dengan baik.
“Program POLIRAN ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga ingin menjadi bagian dari solusi atas persoalan sosial, khususnya pengangguran,” ungkap Kapolda.
Melalui program tersebut, Polda Gorontalo memberikan ruang pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi masyarakat usia produktif yang belum bekerja agar memiliki keahlian dan kesiapan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.
Sejumlah bidang pelatihan disiapkan, mulai dari kelistrikan, tata rias atau Make Up Artist (MUA), tata boga, barista, operator komputer, desain grafis, teknisi AC, hingga pembuatan pakan unggas.
Tidak hanya memberikan pelatihan, POLIRAN juga diarahkan untuk menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha dan dunia industri melalui konsep link and match. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat terserap sebagai tenaga kerja maupun membuka lapangan usaha secara mandiri.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik peluncuran program POLIRAN. Ia menilai program tersebut relevan dengan tantangan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Gusnar mengungkapkan fenomena yang disebutnya sebagai paradoks kesejahteraan Gorontalo.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Gorontalo pada Maret 2026 tercatat 12,16 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 3,61 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,75 persen.
Di sisi lain, Indeks Kebahagiaan Gorontalo mencapai 74,77, melampaui rata-rata nasional sebesar 71,49.
Meski sejumlah indikator tersebut menunjukkan capaian positif, Gusnar mengingatkan bahwa rendahnya angka pengangguran belum tentu menggambarkan seluruh masyarakat telah memiliki pekerjaan layak dan penghasilan memadai.
“Persoalan kita bukan hanya bagaimana membuat masyarakat bekerja, tetapi bagaimana memastikan pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang layak, produktivitas yang baik, kepastian hubungan kerja, dan perlindungan sosial. Kita tidak ingin masyarakat hanya bekerja untuk bertahan hidup. Kita ingin masyarakat bekerja untuk meningkatkan taraf hidup dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tegas Gusnar.
Menurutnya, POLIRAN bukan sekadar program kepedulian kepolisian, melainkan gerakan kolaboratif untuk menghubungkan pencari kerja dengan pelatihan, kompetensi dengan kebutuhan industri, serta kesempatan kerja dengan perlindungan ketenagakerjaan.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Gusnar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengambil peran aktif.
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo diminta menjadi koordinator teknis dalam melakukan pemetaan pencari kerja, identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan tenaga kerja perusahaan, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja.
Sementara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan membuka alternatif kesempatan kerja melalui pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM. Adapun Dinas Sosial diminta bersinergi mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan pemberdayaan ekonomi.
Gusnar juga mendorong perusahaan yang hadir menjadi mitra awal sekaligus pelopor kolaborasi dalam program POLIRAN.
“Saya memandang POLIRAN bukan sekadar program kepedulian kepolisian, tetapi sebuah gerakan kolaboratif bersama untuk menjawab tantangan pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, dan lembaga pelatihan harus bergerak bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolda Gorontalo meminta jajarannya mengawal program POLIRAN secara serius dan konsisten, serta terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepada peserta pelatihan, Kapolda berpesan agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar, menyerap ilmu, dan mengasah keterampilan sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan berintegritas.
Melalui kolaborasi tersebut, POLIRAN diharapkan tidak hanya membantu mengurangi pengangguran, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Gorontalo.















