NEWSNESIA.ID, GORUT – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Rina Polapa menyoroti persoalan terkait alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang setiap ditahun dianggarkan, tapi masih terhutang beberapa bulan.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara F-PG, Rina Polapa pada saat Rapat Paripurna Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, di Gedung Sidang DPRD Gorut, belum lama ini.
“Kendati sering kita anggarkan, untuk BPJS kesehatan Rp6 miliar dan dana talangan sebesar Rp600 juta dan itu kita anggarkan setiap tahunnya,” kata Srikandi DPRD Gorut.
Namun, kata Rina, sangat disayangkan dengan anggaran tersebut, pemerintah daerah masih terhutang beberapa bulan.
“Sehingga melalui badan anggaran kami mengambil skema lain, dengan menganggarkan BPJS kesehatan Rp4 miliar dan dana talangan Rp2,6 miliar,” jelasnya.
Dengan anggaran tersebut, diharapkan dapat melunasi hutang dan masyarakat kurang mampu yang dapat terbantukan dengan dana talangan tersebut. (Rol)
