newsnesia.id, GORONTALO- Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan tiga agenda utama transformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Gorontalo. Agenda itu untuk mendukung terwujudnya visi misi pemerintahan Gubernur Gusnar Ismail dan dirinya.
Dikatakan Idah, transformasi birokrasi harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tidak saja di level gubernur-wakil gubernur, tapi juga bupati-wakil bupati, maupun wali kota-wakil wali kota. Tiga agenda tersebut yakni transofrmasi birokrasi, sistem kerja fleksibel dan kolaboratif serta manajemen sumber daya manusia.
“Yang pertama, transformasi organisasi fokus pada spesialisasi dan karakteristik tugas. Dengan tujuan mengeliminasi tumpang tindih fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan,” Kata Idah Syahidah saat mendampingi Ketua BKN RI, pada peresmian kantor UPT BKN Gorontalo, Jumat, (25/4/2025).
Agenda berikutnya tentang sistem kerja fleksibel dan kolaboratif. Pemprov Gorontalo saat ini sudah menerapkan lima hari kerja di kantor dengan Jumat sebagai hari kerja dari mana saja. Hal ini untuk mendorong sistem kerja yang mengutamakan pencapaian target.
“Yang ketiga adalah transformasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Ini untuk mengelola SDM sebagai human capital yang tangguh, bukan sekadar sumber daya, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi dan bangsa,” ujar Idah.
Wagub juga menyampaikan kepada Zudan Arif bahwa Provinsi Gorontalo telah memperoleh nilai “Sangat Baik” dengan skor 327 dalam penerapan manajemen ASN. Capaian ini menjadikan Provinsi Gorontalo dikecualikan dari kewajiban pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mekanisme seleksi terbuka.
“Kami di Provinsi Gorontalo sendiri pak Zudan oleh pak Gubernur sudah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan manajemen ASN. Dalam waktu dekat akan dilakukan asesmen untuk pejabat pimpinan tinggi pratama serta administrator, tentunya kami akan bekerja sama dengan BKN.bMohon dukungannya,” beber Idah.
Terkahir Idah berharap transformasi birokrasi ini dapat mempercepat peningkatan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan di Provinsi Gorontalo.(rls)
