NN, GORONTALO- Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Gorontalo (FPG) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pembagian makanan kering selama bulan Ramadan, di kediaman Wakil Gubernur, Sabtu (28/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesbangpol, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), staf khusus, serta unsur kepolisian.
Mahasiswa menyampaikan sejumlah temuan di lapangan. Mereka menilai terdapat makanan kering yang dibagikan kepada siswa tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi. Salah satu temuan berupa roti dengan masa kedaluwarsa yang tersisa satu hari saat dibagikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran apabila dikonsumsi keesokan harinya oleh para siswa.
Menanggapi hal tersebut, Idah Syahidah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo meminta mahasiswa menyampaikan laporan secara rinci dan lengkap, tidak hanya berupa dokumentasi foto. Tetapi juga mencantumkan lokasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), waktu kejadian, serta bukti pendukung lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Ini merupakan keluhan masyarakat dan harus ditindaklanjuti. Apabila terbukti ada SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, saya mendukung untuk dilakukan penutupan sementara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh SPPG agar tidak melakukan manipulasi harga maupun pelanggaran lain dalam pelaksanaan program. Menurutnya, Program MBG akan diaudit oleh pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga setiap bentuk pelanggaran, termasuk mark-up harga, dapat menjadi temuan serius dalam proses audit.
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa dalam pengelolaan menu MBG terdapat mekanisme subsidi silang. Sebagai contoh, untuk siswa sekolah dasar dengan pagu Rp8.000 per anak, pada hari tertentu nilai makanan bisa lebih rendah, seperti roti dan telur, namun pada hari berikutnya dapat lebih tinggi dengan tambahan susu atau menu lain yang memiliki nilai gizi dan biaya lebih besar.
“Penentuan menu telah diarahkan oleh pemerintah pusat melalui BGN dan disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan bahan pangan lokal di daerah. Kebijakan ini sekaligus membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik dan memiliki dampak luas terhadap perputaran ekonomi daerah apabila dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Program ini harus kita jaga bersama. Jika ada kekurangan, mari kita perbaiki dengan solusi. Manfaatkan peluang ini agar ekonomi daerah ikut bergerak dan anak-anak kita tetap mendapatkan asupan gizi yang layak,” pungkasnya.(rls)
