NN, GORONTALO– Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Gorontalo.
Langkah taktis dari Gubernur Gusnar mengemuka dalam Rapat Koordinasi strategis yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Selasa 20 Okt 2026.
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, dan dihadiri langsung oleh Gubernur yang didampingi Asisten 2 dan 3 Setda Provinsi Gorontalo bersama Kaban Penghubung.
Dukungan Penuh Kementerian ATR/BPN untuk PSN Gorontalo
Dalam pertemuan tersebut, Wamen ATR/BPN menyatakan komitmen dan dukungannya secara penuh terhadap upaya percepatan pelaksanaan PSN di Provinsi Gorontalo. Fokus utama percepatan ini diarahkan pada penataan kembali lahan Proyek Strategis Nasional yang terletak di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), yang mana proses pencanangannya telah berlangsung cukup lama dan kini menjadi prioritas penyelesaian bersama
Perintah Tegas: Target Tuntas Pekan Pertama Desember 2026
Menanggapi progres penyelesaian lahan tersebut, Wamen ATR/BPN secara tegas memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Provinsi Gorontalo yang turut hadir dalam rapat tersebut untuk segera menuntaskan seluruh tahapan pekerjaan secara terukur. Penyelesaian wajib berpedoman ketat pada timeline atau linimasa kerja yang telah ditetapkan, dengan target bahwa sertifikasi lahan eks HGU di Tolongio harus rampung selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan Desember 2026.
Laporan Progres Bendungan Bolango Ulu dan Kebutuhan Lahan Eks Transmigrasi
Selain membahas persoalan eks HGU Tolongio, Gubernur juga melaporkan perkembangan signifikan dari proyek pembangunan infrastruktur strategis lainnya di daerah yaitu pencapaian pekerjaan fisik Bendungan Bolango Ulu saat ini telah menyentuh angka 98 persen. Guna menyempurnakan tahap akhir proyek vital tersebut, Gubernur Gusnar turut melaporkan dan meminta dukungan percepatan pembebasan lahan, khususnya untuk area yang bersumber dari lahan eks transmigrasi.
Melalui kolaborasi erat antara Pemprov Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN ini, seluruh target pembangunan infrastruktur serta legalitas pertanahan diharapkan dapat segera dituntaskan agar manfaat keberadaan Bendungan Bulango Ulu segera dirasakan masyarakat serta kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(rls)
