Meski kini Pulau Saronde telah dikelola pihak asing yang kemudian belakangan mengusung private dan premium, namun pemerintah daerah akan tetap mengevaluasi pengelolaanya setiap tahun.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Sekda Gorut), Suleman Lakoro di sela-sela Festival Pesona Saronde, Kamis (9/6).
“Memang Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu jangka waktunya 30 tahun, tapi bukan berarti tidak kita evaluasi. Justru, kita tetap mengevaluasi setiap tahun. Kalau memang punya dampak signifikan terhadap peningkatan PAD, tentu pengelolaan tetap berlaku. Namun, kalau tidak lagi memberikan dampak terhadap PAD, dapat kita pertimbangkan,” jelas Suleman.
Yang jelas Suleman mengatakan, ini menjadi awal bagi Pemerintah Kabupaten Gorut bekerja sama dengan investor asing terhadap pengelolaan Pulau Saronde.
“Mungkin untuk ke depan pulau-pulau lainnya akan seperti itu, namun tetap pengelolaannya harus profesional, menguntungkan daerah,” tukasnya.
Seperti diketahui, Gorontalo Utara memiliki 53. Di mana, hanya 2 yang telah berpenghuni (Ponelo Kepulauan dan Dudepo), sedangkan 51 diantaranya belum.
“Itu artinya, potensi wisata pulau di Gorontalo Utara begitu menjanjikan. Dan tentu ke depan pengelolaannya harus maksimal dan profesional, dengan harapan mendatangkan PAD yang melimpah,” ujarnya.
Apalagi konsep Saronde ring yang akan dikembangkan pemerintah daerah ke depan. Di mana, ada beberapa obyek wisata pantai dan pulau, termasuk peninggalan sejarah menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan Saronde sebagai pusat pengembangan wisata di Gorontalo Utara.
“Sehingga untuk pelaksanaan Festival Pesona Saronde, tidak harus terpusat di Pulau Saronde. Karena Pulau Saronde adalah ikon daerah, sehingga di manapun bisa dilaksanakan, dengan tetap menjadikan Saronde sebagai ikon pariwisata daerah yang sudah mendunia,” tandasnya. (Rol)
