GORONTALO-NN– Pemerintah Provinsi terus mengupayakan penyelesaian status Politeknik Gorontalo (Poligon) yang hingga saat ini masih belum jelas dan terus mengalami persoalan internal. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah soal alih kelola yayasan. Hal ini terungkap melalui Audiensi antara Pemprov, Yayasan Poligon, dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, di Rumah Adat Gobel, Kecamatan Tapa, Senin (5/8/2024).
Diketahui, pada rapat sebelumnya Pemprov telah menyerahkan sepenuhnya keputusan soal status Poligon ke pihak yayasan, baik memilih untuk merger dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) atau berdiri sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pihak yayasan kemudian menyampaikan dengan berbagai persoalan internal yang dihadapi saat ini, yayasan masih ada di persimpangan antara beberapa opsi, di antaranya adalah alih status yayasan.
“Ada beberapa opsi yang sedang kami bicarakan terkait keberadaan Poligon ini, yang pertama adalah mempercepat alih status, memaksimalkan kewajiban Pemprov, Kerja Sama Operasional dengan beberapa perguruan tinggi, dan mengusahakan Poligon ini menjadi lebih berkualitas. Sampai dengan saat ini kami masih di persimpangan opsi-opsi ini, untuk alih status itu sudah sampai pada tahapan desiminasi,” jelas Ketua yayasan Weni Liputo.
Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyebut saat Poligon menghadap ke Pemprov mereka memberikan berbagai alternatif untuk keberlangsungan perguruan tinggi tersebut. Ia kemudian mengatakan Pemprov akan selalu mendukung apapun keputusan yang terbaik dari pihak yayasan.
“Berbagai usulan ini silahkan dibicarakan lagi, kami akan selalu mendukung keputusan terbaik. Baik nanti akan ada alih status ataupun pergantian pengurus, yang paling penting nanti bukan hanya persoalan operasionalnya saja yang dialihkan, tapi semuanya baik yang berkaitan dengan aset dan lain-lain itu juga harus jelas,” ujar Rudy.
Pemprov saat ini mengupayakan untuk keberlangsungan Poligon mencarikan beasiswa terlebih dahulu untuk para mahasiswanya. Hal ini dilakukan Rudy, karena menurutnya persoalan alih status yang dihadapi saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk penyelesaiannya.
“Kita memiliki tujuan bersama untuk menjaga keberlangsungan sekolah ini, jadi untuk sementara waktu kita urus dulu persoalan internalnya, kalau mau alih kelola semuanya harus jelas terlebih dahulu. Persoalan hukum, hibah aset, hibah tanah dari Pemprov ke yayasan semuanya harus clear dulu, sembari menunggu proses itu kita akan sama-sama carikan beasiswa dulu,” pungkasnya.(rls/NN)
