newsnesia.id, GORONTALO- Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Pengadaan Barjas Setda Provinsi Gorontalo Kick Off Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Market Sounding Katalog Versi 6.0 serta Sosialisasi Peraturan Gubernur Gorontalo No. 25 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting Jum’at 21/03/2025, di tempat masing-masing sebagai tindaklanjut kebijakan WFA (Work From Anywhere) yang sudah diterapkan tiap hari jumat pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan OPD Selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (OPD), Pejabat Pengadaan, para pelaku usaha, penyedia dan mitra OPD, para pelaku pengadaan dan insan pengadaan barang dan jasa se-Provinsi Gorontalo.
Sebelumnya didahului laporan panitia dalam hal ini disampaikan Kepala Dinas PTSP-PM dan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/jasa Provinsi Gorontalo Bapak Sultan Kalupe, ST,MT. Dalam Laporannya beliau menyampaikan tujuan dari kegiatan ini diantaranya adalah mendukung efektivitas serta efisiensi pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, dan Berkualitas, Optimalisasi Implementasi serta Meningkatkan Partisipasi Penyedia dalam Implementasi Katalog Versi 6.0, Tersosialisasikan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 25 Tahun 2024 serta Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan kebijakan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Sultan juga melaporkan sesuai evaluasi RUP tertanggal 21 Maret 2025 anggaran pengadaan Barang/jasa Provinsi Gorontalo melalui APBD tahun 2025 sebesar Rp. 1.778 T yang terbagi untuk anggaran PBJ sebesar Rp. 497 M sedangkan non PBJ Rp. 1.280 T terbagi dibeberapa paket. Terkait dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2023 skor 74,50 dan tahun 2024 skor 69,96 sesuai penilaian LKPP RI untuk tahui 2024 skor menurun disebabkan oleh beberapa faktor.
“Untuk itu diharapkan pada Penilaian ITKP 2025 menggunakan data progres PBJ Tahun 2024 untuk menjadi perhatian diharapkan rekan-rekan OPD dapat memperbaiki Data untuk E-Purchasing, Non Tendering dan Non E-Purchasing Tahun 2024 agar nanti ITKP Tahun 2025 kedepan bisa lebih baik,”Kata Sultan Kalupe.
Dalam pencapaian implementasi e-katalog tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat signifikan capaian tahun 2023 total produk tayang 1.780, tahun 2024 total produk 7.652 untuk total penyedia tahun 2023 total penyedia 23 sedangkan tahun 2024 total penyedia 444 dan untuk transaksi tahun 2023 hanya sebesar 52, 4 M, dan ditahun 2024 total transaksi melalu e-purchasing mencapai Rp. 131,01 M, Kata sultan sebelum melakukan kegiatan Market Sounding implementasi Katalog Versi 6.0 telah dilaksanakan Serangkaian Katalog Versi 6.0 Prov. Gorontalo Ta. 2025 antara lain sosialisasi, rapat teknis dengan Stake holder terkait,Konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Rapat Persiapan, Serta Pelaksanaan Live Testing Integrasi Sistem Pembayaran antara Pemprov. Gorontalo, Telkom, BSG, dan Finnet pada tanggal Jumat 14 Maret 2025. Pada kesempatan ini Sultan Kalupe, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem pengadaan terbaru serta memberikan pemahaman kepada seluruh pihak terkait implementasi kebijakan baru dalam pengadaan barang/jasa.
Acara ini juga menghadirkan Keynote Speech dari Deputi LKPP Bidang Transformasi Digital, bpk Patria Susantosa, S.Si, M.Si, yang menyoroti peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Katalog elektronik versi 6.0 hadir dengan fitur-fitur baru yang lebih fleksibel dan transparan, memudahkan pemerintah daerah dalam mendapatkan produk dan jasa yang dibutuhkan secara lebih cepat, serta meningkatkan partisipasi pelaku usaha,” jelas Patria Susantosa, S.Si, M.Si
Dalam paparannya Market Sounding Katalog Versi 6.0 merupakan Peluang bagi Penyedia Barang/Jasa untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung belanja Pemerintah melalui Katalog versi 6.0, Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan fitur-fitur terbaru dalam sistem katalog elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan hadirnya versi terbaru ini, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih cepat, akurat, dan terbuka bagi berbagai penyedia barang/jasa, khususnya UMKM dan pelaku usaha lokal.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga disosialisasikan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 25 Tahun 2024, yang mengatur pengendalian pengadaan barang/jasa melalui penyedia di lingkungan Pemprov Gorontalo. Regulasi ini bertujuan untuk Memberikan pemahaman kepada Seluruh OPD, Pelaku Pengadaan Baik PA/KPA,PPK,Pejabat Pengadaan dan Penyedia Tentang Pengendalian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah, membantu pelaksanaan tugas pengawasan, nemastikan peran penting perencanaan pengadaan barang/jasa, nemastikan pengadaan yang akan ditetapkan dan diumumkan secara luas kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah daerah berharap dapat mempercepat realisasi anggaran, mengoptimalkan belanja pemerintah, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Gorontalo yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Drs. Sofian Ibrahim, M.si Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguatan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, serta efisien guna mendukung pembangunan daerah.
“Transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, terutama UMKM,” ujar Sofian Ibrahim.
Harapan ke depan melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola PBJ di daerah. Para pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang tersedia dalam sistem pengadaan berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Acara dilanjutkan dengan paparan materi pertama dari narasmber PIC Katalog LKPP Elmario Ramon dan Govtech Procurement PT. Telkom Riky Rantung, terkait market sounding dan Implementasi Katalog Versi 6.0. Materi kedua terkait Sosialisasi tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta guna menjaring masukan serta memperkuat kolaborasi dalam implementasi kebijakan pengadaan yang lebih baik di masa depan.(rls)
