NN, GORONTALO– HMI Badko Sulut–Go menggelar Kelas Kebijakan Publik Edisi I bertajuk Parekrafpora Connect 2026: Policy Dialogue & Critical Review Naskah Akademik. Mengusung tema “Evaluasi Kritis Kebijakan Pembangunan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo”.
Kegiatan yang digelar Senin 02 November 2026 pukul 20.00–23.00 WITA itu mempertemukan pemerintah daerah, legislatif, serta perwakilan pemuda, HMI, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM). Forum ini menopang penguatan kegiatan kepemudaan karena membuka ruang kolaborasi antara organisasi pemuda dan pengambil kebijakan.
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Syawal Hamzati memaparkan poin-poin strategis Naskah Akademik yang menjadi bahan kajian kritis dalam forum tersebut. Naskah itu, kata dia, disusun untuk menjadi dasar kebijakan yang terarah dan terukur, mencakup akses pendidikan dan pelatihan, peluang kerja dan kewirausahaan, serta penguatan kapasitas organisasi kepemudaan. “Pembangunan pemuda tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia harus terintegrasi lintas sektor, dan naskah akademik ini kami harapkan menjadi pijakannya,” ujar Syawal.
Dalam paparannya, Syawal juga menyoroti pelaksanaan GHM 2026. Ia mengingatkan agar agenda tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. “Ini peringatan bagi kita semua: GHM 2026 jangan sampai hanya menjadi ajang seremonial tanpa dampak apa pun bagi daerah. Sampai hari ini, pemerintah daerah belum pernah menyuguhkan data matriks perkembangan UMKM di Gorontalo pascapelaksanaan GHM dua tahun sebelumnya,” kata Syawal.
Ketua Umum HMI Badko Sulut–Go Aris Setiawan Karim menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang adu gagasan.
“Kelas kebijakan publik ini menjadi arena dialektika antara mahasiswa, pemuda, eksekutif, dan legislatif untuk melahirkan gagasan dan kebijakan bagi masa depan pemuda. Kita mendorong agar semua pembicara membawa dan mempresentasikan angka, data, dan fakta di lapangan, terlebih untuk menguji kembali data IPM dan IPP Gorontalo,” kata Aris.
Dari sisi pemerintah, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Parekrafpora) Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menyambut baik Naskah Akademik itu sebagai masukan berbasis kajian. Ia menyampaikan bahwa program kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat saling menguatkan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pemuda.
“Kami membuka diri terhadap masukan kritis dari pemuda. Kebijakan yang baik lahir dari kolaborasi, didukung regulasi dan anggaran yang jelas,” kata Sultan.
Dari unsur legislatif, Anggota DPRD Komisi IV Abd. Ghalieb I. Lahidjun menekankan pentingnya perumusan arah pembangunan pemuda yang terpadu.
“Kita butuh grand design yang menjadi kompas pembangunan pemuda di Gorontalo, agar setiap program memiliki arah, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas,” ujar Ghalieb.
Setelah tanggapan perwakilan pemuda, HMI, dan BEM serta dialog terbuka, Seluruh unsur yang hadir bersepakat menyusun Rencana Aksi Daerah dan Grand Design Arah Pembangunan Pemuda di Gorontalo. Dokumen itu diharapkan menjadi pedoman terpadu yang memuat arah kebijakan, prioritas program, indikator capaian, dan pembagian peran para pemangku kepentingan.(rls)
