NEWSNESIA.ID, Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dalam menyusun perencanaan program transmigrasi tahun 2027.
Langkah tersebut dilakukan Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo melalui pertemuan koordinasi di Limboto.
Pertemuan ini membahas rencana kegiatan transmigrasi tahun 2027, terutama pengembangan kawasan transmigrasi serta percepatan fasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat transmigrasi.
Koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk menyelaraskan program dan kebutuhan di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga pelaksanaan kegiatan transmigrasi ke depan dapat berjalan lebih terarah.
Terlebih, pengembangan kawasan Transmigrasi Terpadu Pulubala yang didorong Gubernur Gorontalo pada awal 2026 menjadi salah satu momentum untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi di daerah.
Melalui sinkronisasi perencanaan, pemerintah berharap berbagai program pengembangan kawasan, penataan lahan, hingga fasilitasi legalitas kepemilikan tanah dapat terlaksana secara berkesinambungan.
Kolaborasi lintas pemerintahan ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kepastian hak atas tanah, mengembangkan potensi kawasan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi di Kabupaten Gorontalo.
