
NEWSNESIA.ID – Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorontalo Utara menyatakan dapat menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan sejumlah catatan penting.
Pandangan umum itu disampaikan juru bicara fraksi, Evelin K. Sunge, dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027.
Fraksi Hanura-PKS menyoroti masih tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer. Dari total pendapatan Rp720,88 miliar, PAD hanya sekitar Rp63,75 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp648,37 miliar.
Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pajak, retribusi, aset daerah, dan investasi untuk meningkatkan PAD.Dari sisi belanja, dari total Rp706,69 miliar, belanja pegawai mencapai Rp362,62 miliar termasuk PPPK.
Fraksi meminta belanja pegawai seimbang dengan peningkatan pelayanan publik dan tidak mempersempit ruang fiskal pembangunan.
Fraksi juga meminta pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi dilakukan merata, serta anggaran pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk menekan putus sekolah dan meningkatkan pelayanan Puskesmas dan rumah sakit.
Terakhir, Fraksi Hanura-PKS meminta APBD dikelola transparan, efektif, dan tepat sasaran, serta pembiayaan termasuk SiLPA dikelola hati-hati. (*)























