NN, GORONTALO – Antrean BBM di sejumlah SPBU di Provinsi Gorontalo mulai berangsur normal. Langkah cepat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang memerintahkan percepatan jadwal pengiriman BBM mulai membuahkan hasil, dengan pelayanan SPBU yang lebih awal dan pengawasan distribusi yang semakin diperketat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa sebelumnya pengiriman BBM ke SPBU dimulai sekitar pukul 05.00 WITA. Kondisi ini menyebabkan proses kedatangan dan pembongkaran BBM berlangsung bersamaan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan kepadatan lalu lintas.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Gubernur Gusnar Ismail memerintahkan agar distribusi BBM dimulai pukul 01.00 WITA, sehingga pembongkaran dapat dilakukan lebih awal dan SPBU diharapkan siap melayani masyarakat mulai pukul 05.00 WITA. Kebijakan ini terutama ditujukan bagi SPBU di dalam Kota Gorontalo dan sekitarnya agar pelayanan lebih lancar pada pagi hari.
Efektivitas langkah tersebut mulai terlihat dari pemantauan Satgas BBM pada 12 SPBU, Rabu (14/10). Meski antrean masih ditemukan di beberapa lokasi, kondisi berangsur membaik. Pertamina juga memastikan stok BBM tersedia dan pasokan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain mempercepat distribusi, Gubernur juga mendorong penguatan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Pemeriksaan penggunaan QR Code diterapkan sesuai ketentuan, sementara dugaan pengisian berulang menggunakan sepeda motor bertangki modifikasi menjadi perhatian untuk ditertibkan. Ketentuan mengenai batas pengisian maksimal tujuh liter per hari serta pemeriksaan dokumen kendaraan perlu dilaksanakan berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku.
Di sisi lain, realisasi kuota BBM bersubsidi yang dilaporkan mendekati 80 persen menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk mengantisipasi kebutuhan hingga akhir 2026, Gubernur Gusnar Ismail akan mengusulkan tambahan kuota kepada BPH Migas. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan BBM secara tertib dan lancar.(rls)
