NEWSNESIA.ID – Persoalan mandeknya gaji aparatur desa di Kabupaten Boalemo hingga kini belum ada titik terang. Kendati sudah disuarakkan melalui aksi demo beberapa kali, namun belum ada tanda-tanda realisasi.
Kali ini persoalannya ada pada layanan perbankan. Terutama menyangkut maintenance jaringan layanan internet atau IT berhubungan dengan kas daerah (Kasda) online pada Bank SulutGo (BSG) Boalemo untuk proses pencairan.
Di mana, PT Bank SulutGo (BSG) sendiri sebagai pihak perbankan ditunjuk pemerintah daerah atas kerjasama pengelolaan kas daerah dimaksud. Termasuk urusan pencairan gaji aparatur desa.
Sayangnya, usai mendapat solusi pembayaran gaji aparatur desa oleh Pemda Kabupaten Boalemo, hingga kini masih saja terkendala mandeknya pencairan gaji melalui BSG Boalemo. Padahal, mereka para aparatur desa sudah sekian lama menanti pencairan atas hak-haknya tersebut.
Berankat dari persoan ini, Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Boalemo, Irwan Abas akhirnya angkat bicara. Ia menyoroti buruknya pelayanan perbankan dalam hal ini BSG Boalemo yang selalu berdalih maintenance jaringan.
“Alasan maintenance jaringan ini bukan hal pertama kali. Justru ini sudah berulang-ulang. Akibatnya, kami pemerintah desa mesti bolak-balik ke kantor cabang maupun unit layanan BSG. Ini otomatis membutuhkan biaya, tenaga dan membuang-buang waktu,” kesal Irwan Abas.
Sementara kata Irwan, pihak perbankan tak pernah memberikan kepastian kapan waktu maintenance itu kembali normal. Akibatnya, para aparatur desa semakin dibuat gaduh lantara tak ada kepastian pihak Bank SulutGo yang dinilai harus bertanggungjawab.
“Untuk itu, kami sangat berharap kepada Pemda Boalemo dalam hal ini Penjabup Sherman Moridu agar mengevaluasi kembali kerjasama dengan BSG Boalemo. Terutama menyangkut layanan Kasda untuk kepentingan aparatur pemerintah desa,” pinta Irwan Abas.
Sampai dengan berita ini dilansir, pimpinan atau Branch Manager Bank SulutGo Boalemo, Rahmiyati Tulen dikonfirmasi via pesan singkat whatsapp soal keluhan aparatur desa memilih bungkam, dan enggan memberikan keterangan.(nn)
