NEWSNESIA.ID (BOALEMO) – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC ABPEDNAS) melaksanakan sosialisasi ABPEDNAS tingkat Kabupaten Boalemo.
Kegiatan ini dirangkaikan pengisian struktur organisasi kepengurusan ABPEDNAS Kabupaten Boalemo, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
Kegiatannya secara resmi dibuka Dwi Hadi Purnomo, Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, dan dihadiri Sekretaris ABPEDNAS Hamzah Sidik, Dinas Sosial Kabupaten Boalemo, unsur BPD se Kabupaten Boalemo, tokoh masyarakat, serta jajaran kejaksaan, diantaranya Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Boalemo.
Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Boalemo, Lahmuddin Hambali, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pengurus pusat, pengurus provinsi, dan jajaran kejaksaan dalam rangka pembentukan serta penguatan kepengurusan ABPEDNAS di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
“Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memastikan seluruh BPD memiliki wadah yang kuat, terstruktur, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa secara optimal. Hari ini tidak hanya sosialisasi, tetapi juga kita mulai menyusun dan melengkapi struktur organisasi ABPEDNAS Kabupaten Boalemo sebagai fondasi awal penguatan kelembagaan,” ujar Lahmuddin Hambali.
Ia menegaskan, kemitraan strategis antara ABPEDNAS dan Kejaksaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas anggota BPD, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan desa, pengawasan pembangunan, serta penguatan pemahaman hukum.
“Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan BPD yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman hukum yang baik, sehingga mampu mengawal jalannya pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris ABPEDNAS Hamzah Sidik menjelaskan bahwa pembentukan dan penguatan struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota merupakan bagian dari penguatan organisasi ABPEDNAS secara menyeluruh di Provinsi Gorontalo.
Pada kesempatan yang sama, Dwi Hadi Purnomo menegaskan pentingnya sinergi antara BPD dan Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang taat hukum, transparan, serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pengisian struktur organisasi ini, ABPEDNAS Kabupaten Boalemo diharapkan dapat menjadi wadah strategis bagi seluruh anggota BPD dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat fungsi pengawasan, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat.(*)
