NEWSNESIA.ID GORUT – Status kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menjadi persoalan yang dirasakan oleh sebagian besar warga di Gorontalo Utara.
Wakil Ketua II DPRD Gorut Hamzah Sidik Djibran mengatakan, bahwasanya itu adalah permasalahan yang sangat serius.
“Kita minta Dinas Sosial Gorut untuk dicek apa kendalanya. Biasanya kendala itu tidak terkoneksi dengan catatan kependudukan, NIK di KTP dengan NIK di Kartu Keluarga tidak sama,” kata Hamzah usai mengikuti rapat bersama Dinas Sosial Gorut, belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Hamzah meminta kepada dinas terkait agar data tersebut segera diperbaiki. Dan saat ini 6 ribu peserta BPJS yang akan diusulkan ke kementerian sosial untuk bisa dicover.
“Kalau 6 ribu peserta BPJS itu disetujui oleh kementerian sosial, kita ada diangka kurang lebih 63 ribu masyarakat Gorut yang insya allah tercover BPJS,” jelas Hamzah
Guna memperjelas hal tersebut tambah Hamzah, pimpinan DPRD akan mengundang kembali Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil dan pihak BPJS.
“Senin, pekan depan kita undang pihak-pihak terkait untuk bicara teknis lagi terkait proteksi terhadap masyarakat Gorut agar BPJS mereka aktif. Sehingga ketika mereka berobat insyaallah BPJS mereka sudah tercover,” ia menandaskan. (Adv/Rol)
