NEWSNESIA.ID, GORUT – Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik, mempertanyakan anggaran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diakomodir melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dipergunakan untuk penanganan stunting di daerah.
Menurut dia, persoalan stunting idealnya diakomodir melalui dinas kesehatan, bukan PKK.
“Untuk apa PKK? Kenapa PKK urus stunting? Kenapa anggarannya tidak di kesehatan (dinkes) saja?” tanya Hamzah, saat ditemui, Rabu (12/10/2022).
Meski demikian, kata Hamzah, kalaupun memang tetap anggaran tersebut akan diakomodir melalui PKK, maka harus diperuntukkan untuk program yang konkret dalam penanganan stunting, seperti pengadaan susu untuk ibu hamil.
“Kalau mau serius, bukan cuma kegiatan seremonial saja, namun lebih spesifik siapa yang disasar dan apa manfaatnya” ujarnya.
Jangan sampai, lanjut Hamzah, anggaran tersebut digunakan justru untuk kegiatan seminar yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. (Rol)
