
NEWSNESIA.ID – Komisi I DPRD Gorut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Desa Tolango untuk menindaklanjuti dugaan maladministrasi pembentukan Perdes tentang pungutan di Desa Tolango, Selasa (27/10/2026).
RDP yang dipimpin Hendra Nurdin itu membahas proses pembentukan Perdes, mekanisme pungutan desa, serta aspek administratif yang perlu diklarifikasi.
Hendra menegaskan laporan masyarakat merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta kajian objektif.
Ia menyoroti pentingnya dokumen administrasi, terutama SK pengangkatan dan pemberhentian, sebagai dasar menelaah kedudukan dan proses pengambilan keputusan.
“Kalau ada SK pengangkatan, maka ketika dilakukan pemberhentian juga harus ada dasar dan mekanisme tertulis yang jelas. Ini penting agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hendra.
Ia juga meminta Perdes Tolango dikaji menyeluruh, tidak hanya dari tujuan dan manfaat, tetapi juga proses pembentukan, tahapan pembahasan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peran BPD dan partisipasi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan meminta masukan tim ahli untuk merumuskan langkah tepat. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan pimpinan DPRD, termasuk kemungkinan peninjauan langsung ke lapangan.
Hendra juga membuka ruang bagi Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Ia mengingatkan BPD agar menjalankan tugas secara objektif, menampung aspirasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
“BPD memiliki peran penting di tingkat desa. Karena itu, aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus disikapi secara objektif,” ujarnya.
Hendra mengimbau semua pihak tenang, terbuka terhadap kritik, dan tidak memperbesar konflik. Penyelesaian diarahkan pada perbaikan tata kelola, kepastian hukum, dan terjaganya hubungan sosial masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari jalan keluar yang baik, menjaga masyarakat tetap aman dan damai, serta memastikan persoalan ini ditangani sesuai aturan,” kata Hendra. (*)



















