NEWSNESIA.ID, GORUT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gorontalo Utara (Gorut) menilai pergeseran anggaran melanggar Perda. Ini terkait pergeseran anggaran terhadap BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aryati Polapa pada pelaksanaan rapat paripurna belum lama ini.
“Dari salah satu trias fungsi DPRD dalam pengawasan, kami Fraksi PDI Perjuangan menilai ini pelanggaran terhadap peraturan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untung persoalan ini masih dapat diatasi, walaupun memang sempat mencuat dan banyak keluhan. Memang masih bisa diantisipasi di pergeseran tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ini tidak terbaca rakorev sehingga secepat mungkin bisa diantisipasi.
Menurut Aryati Polapa, persoalan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib dan merupakan layanan dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah dan diintervensi lewat anggaran. Aparatur desa merupakan bagian dari instrumen tata kelola pemerintahan daerah yang berada di garis terdepan.
“Nah disampaikan bahwa di pergeseran atas upaya yang luar biasa dari Ketua DPRD para pimpinan bersama-sama dengan anggota, bagaimana ini bisa diantisipasi tetapi dalam jeda tidak dilaksanakannya DPA. Padahal sudah di DPA sudah boleh jalan. Kalau di APBD tidak boleh itu yang aturan sekarang di Permendagri,” ujarnya.
Olehnya Aryati Polapa menegaskan dalam jeda ketika DPA tidak dijalankan dan sampai hari ini itu kan sudah disampaikan oleh teman saya dari fraksi Golkar banyak yang terabaikan tidak terlayani dan ini boomerang yang luar biasa.
“Ada tiga pertanyaan apakah OPD-nya lalai, apakah dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak memberikan anggaran atau DPRD yang kurang pengawasannya,” paparnya.
Olehnya, Ariyati Polapa menegaskan ini yang menjadi beban moril dari para pimpinan serta anggota DPRD.
“Tak juga agresif tetapi respon pimpinan dan anggota luar biasa. Karena kami yang didatangi dan ditelepon setiap hari,” tandasnya. (Rol)
