NEWSNESIA.ID, GORONTALO – Sejak awal masa kepemimpinannya, Gubernur Gusnar Ismail menempatkan buruh sebagai bagian strategis dalam pembangunan daerah di Gorontalo. Komitmen tersebut tidak hanya tercermin dalam kebijakan, tetapi juga dalam sikap konsisten untuk hadir, mendengar, dan berdialog langsung dengan pekerja setiap peringatan Hari Buruh Internasional.
Bagi Gusnar, May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini dimaknai sebagai ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan buruh, di tengah dinamika hubungan industrial yang terus berkembang. Kehadiran langsung kepala daerah menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi pekerja mendapat tempat dalam pengambilan kebijakan.
Pada 1 Mei 2026, pelataran Kantor Gubernur Gorontalo dipenuhi ratusan pekerja yang membawa harapan dan tuntutan. Di tengah keramaian tersebut, Gubernur hadir bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai pendengar. Ia menyimak berbagai aspirasi, merespons secara terbuka, serta berupaya menjembatani kepentingan antara pekerja dan pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen itu tidak berhenti pada seremoni. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengambil sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Ketenagakerjaan pada Juni 2025. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan serta memastikan aturan ketenagakerjaan dijalankan secara tegas dan adil.
Perhatian juga diarahkan pada pekerja sektor informal yang selama ini rentan. Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial agar mereka tidak lagi berada di luar sistem perlindungan. Selain itu, monitoring terhadap pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga dilakukan secara berkala guna memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Tak kalah penting, proses penyusunan kebijakan kini semakin inklusif. Keterlibatan unsur pengusaha dan pekerja membuka ruang dialog yang lebih partisipatif dan berimbang, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah dalam May Day bukan sekadar simbolik. Ada upaya berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan, membangun kepercayaan, dan mendorong kesejahteraan pekerja di Gorontalo—bergerak dari dialog menuju kebijakan nyata.
