NEWSNESIA.ID – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo menggelar Konsorsium Pemuda Gorontalo. Sabtu, 28 Desember 2024.
Ketua Umum Terpilih KNPI Provinsi Gorontalo Riyanto Ismail mengatakan seluruh OKP/OKPI yang hadir diberikan kesempatan untuk memaparkan secara ilmiah kondisi aktual di daerah Provinsi Gorontalo ini.
“Nah, setelah penerimaan materi, kita menggelar FGD untuk membahas kondisi Gorontalo yang selama ini di advokasi, dikaji bahkan didiskusikan oleh masing-masing organisasi kepemudaan/mahasiswa di Gorontalo,” ungkapnya, Minggu, 29 Desember 2024.
Ia menjelaskan, saat ini jika dilihat dari pemaparan akademisi bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 53,83%, kemudian meningkat pada tahun 2023 57,83% bahkan lebih tinggi dari IPP nasional sebesar 56,33%.
Jika diselaraskan dengan data lain, dijelaskan Riyan, tantangan di Provinsi Gorontalo pada pendidikan, rata-rata lama sekolah di Gorontalo sebagai pemuda berkisar 10,38%, yang masih dibawah dari rata-rata nasional 11,04%.
Selain itu juga, yang menjadi kendala pemuda di Gorontalo adalah pada sektor kesehatan dan kesejahteraan. Pemuda di Gorontalo indikator angka kesakitan pemuda masih tinggi dengan nilai 9,55%, sementara rata-rata nasional 6,25%.
“Jadi, tantangan pemuda di Gorontalo makin besar. Butuh penyelarasan pemikiran di dalam mendorong produktivitas pemuda di Gorontalo,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Juru Bicara Konsorsium Pemuda Gorontalo Firman Latuda mengatakan, dari hasil pemaparan masing-masing OKP/OKPI.
“Jadi, ada 41 rekomendasi ilmiah yang diberikan masing-masing organisasi yang hadir,” ungkapnya.
Dijelaskan Firman, dari 41 rekomendasi ini membahas tentang aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, korupsi, perda pemuda hingga potensi dan permasalahan sumber daya alam di Gorontalo.
Ia menuturkan, 41 rekomendasi yang berbasis data ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota bahkan ke aparat penegakan hukum di Gorontalo.
“Rekomendasi ini akan kita bukukan, didasarkan dengan suguhan data yang disampaikan oleh organisasi, agar pemerintah dan stakeholder terkait di dalam menyusun kebijakan pada tahun 2025 berlandaskan data yang akurat sesuai yang direkomendasikan ini,” tandas Firman yang juga sebagai Ketua PKC PMII Gorontalo. (Via)
