NEWSNESIA.ID, GORUT- Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut) dihimbau untuk dapat memperhatikan pelaksanaan program. Juga terhadap pengelolaan keuangan serta berbagai kebijakan pemerintah pusat yang diteruskan sampai ke daerah yang tentunya ada dampak yang mengikutinya ketika kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi, apalagi ketika itu berdampak pada anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Djafar Ismail.
“Seperti halnya dalam realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang jika tidak mencapai 50 % (persen) maka akan berdampak pada DAU,” ungkapnya.
Tentunya kebijakan tersebut harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab atau berkaitan erat dengan persoalan tersebut.
“OPD yang berkaitan erat atau bertanggungjawab, semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah tersebut, apalagi jika tidak terpenuhi dapat berdampak pada DAU Kabupaten Gorut,” tegas Djafar.
Kenapa ini penting kata Djafar, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap daerah saat ini pasti diperhadapkan dengan persoalan keuangan atau anggaran.
“Sehingga satu rupiah pun itu sangatlah berharga bagi daerah untuk kepentingan pelaksanaan program pembangunan daerah yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat,” kata Djafar.
Penasehat Fraksi PDIP tersebut mengatakan bahwa evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan program itu harus dilakukan dengan maksimal.
Dan ketika ada kebijakan baru yang turun maka harus cepat untuk dipelajari agar tidak ketinggalan.
“Apalagi jika dalam kebijakan tersebut ikut serta waktu pelaksanaannya, maka tentu harus berpacu lagi, karena jika lama direspon, maka waktunya akan semakin sempit,” tandasnya.(adv/erol)
