NEWSNESIA.ID, GORONTALO– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo menanggapi isu yang berkembang di KPU Kabupaten Gorontalo soal recruitment badan adhoc (PPK dan PPS).
Ketua HMI Cabang Gorontalo Aris Setiawan, menjelaskan, pihaknya turut melakukan pengawasan eksternal melalui Team Pemantau Pemilu yang dibentuk oleh Pengurus Besar (PB) HMI dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk dalam tahapan recruitment badan adhoc oleh KPU, di Kabupaten Gorontalo.
“Ini sebagai upaya HMI dalam ikut mensukseskan Pemilu 2024,” jelas Aris Setiawan.
Lanjut Aris Setiawan, sesuai hasil analisis dan controlling eksternal yang dilakukan, KPU Kabupaten Gorontalo sudah on the track. Artinya, dalam proses recruitment badan ad hoc baik PPK maupun PPS yang direkrut oleh KPU Kabupaten Gorontalo telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan PKPU 8 dan Keputusan KPU No 534 tentang recruitment badan adhoc.
“Tidak ada prosedur yang dilanggar. Semua tahapan proses recruitment badan adhoc di Kabupaten Gorontalo telah dilakukan sesuai mekanisme,” jelas Aris.
Lebih lanjut Aris mengatakan, mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran, proses seleksi dan seleksi akhir KPU Kabupaten Gorontalo senantiasa menjunjung tinggi profesionalitas dan transparansi.
“Prosesnya sangat transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Mulai pengumuman hingga akhir,” tambah Aris.
Dia juga melihat, KPU Kabupaten Gorontalo patut mendapatkan apresiasi atas sikap transparansi dalam proses recruitment. Buktinya, pendaftar badan adhoc di Kabupaten Gorontalo sangat tinggi, sehingga tidak ada perpanjangan pendaftaran.
“Di KPU Kabupaten Gorontalo itu tidak ada perpanjangan pendaftaran badan ad hoc baik PPK maupun PPS. Ini membuktikan bahwa animo masyarakat dalam menyukseskan pemilu di tahun 2024 sangat tinggi. Berbeda dengan yang terjadi di daerah lain. Itu bukti KPU transparan,” tambah Aris membeberkan.
Aris menduga, sorotan tajam ke KPU Kabupaten Gorontalo itu lebih pada hal tendensius dan tidak berdasar.
“Namanya recruitment, pasti ada yang lulus dan ada yang tidak. Harus diterima apapun keputusan karena itu kewenangan KPU. KPU sudah bekerja profesional. Tidak kemudian jika tidak lolos seleksi, lantas mencari alibi untuk mendiskreditkan lembaga KPU,” tegas Aris.
Aris setiawan yang juga merupakan X anggota PPK Boliyohuto, juga menyoroti soal opini yang berkembang bahwa KPU Kabupaten Gorontalo itu anti kritik karena mengancam pemerhati Pemilu ke proses hukum.
“Setelah kami telusuri, dan terkonfirmasi, ternyata tidak demikian. Itu pertanyaan wartawan ke KPU. Jadi tidak ada niat KPU melaporkan atau mengancam pemerhati Pemilu sebagaimana yang berkembang disejumlah media,” tambah Aris.
Terakhir Aris mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu miring yang berkembang dengan sumber yang tidak valid.
“Mari kita dukung KPU, karena KPU merupakan tulang punggung suksesnya Pemilu 2024. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak valid apalagi yang mendiskreditkan lembaga independen KPU. Mari sukseskan Pemilu 2024,” tandas Aris Setiawan.(NN)
