NEWSNESIA.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, meminta pemda Gorontalo Utara agar mengakomodir seluruh tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.
Melalui Komisi I, Ridwan, juga meminta agar segera menyurat ke Pimpinan DPRD sebagai langkah awal untuk mengirimkan surat resmi ke Pemda Gorontalo Utara.
Ridwan, juga menegaskan tidak akan menyetujui penganggaran PPPK jika hanya sebagian tenaga honorer yang dilantik.
“Kami tidak akan anggarkan untuk PPPK jika yang dilantik hanya sebagian. Rekomendasi kami dari DPRD harus mengakomodir seluruh tenaga honorer dalam PPPK paruh waktu sebanyak 1.071 orang,” ujar Ridwan Riko Arbie. Selasa (11/11/2025).
Ridwan, juga meminta Komisi I DPRD Gorontalo Utara untuk mengawal proses di BKPP, memastikan tidak ada ketimpangan maupun ketidakjelasan status bagi para tenaga paruh waktu tersebut.
“Guna memastikan kejelasan dan keadilan bagi seluruh tenaga PPPK paruh waktu,” lanjutnya.
Komitmen itu kembali ditegaskan oleh Ridwan sebagai bentuk keberpihakan DPRD terhadap nasib dan hak-hak tenaga PPPK yang selama ini mengabdi.
“Kita di Komisi I khususnya DPRD, terus berkomitmen untuk mengawal hak-hak tenaga PPPK dan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan,” tandasnya.
Dengan desakan tersebut, DPRD Gorontalo Utara berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan menyeluruh, sehingga seluruh tenaga PPPK paruh waktu mendapatkan kepastian hukum dan status pekerjaan yang layak. (**)
