GORONTALO-NN– Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan (DAPIL) Gorontalo 6 Boalemo-Pohuwato untuk DPRD Provinsi Gorontalo, mendapat banyak sorotan.
Termasuk Gorontalo Political Democracy Research And Consulting Institute (GOPOL-DRCI). Direktur GOPOl-DRCI Aris Setiawan mengungkapkan, hasil riset yang dilakukan bukan hanya di Dapil Gorontalo 6 tetapi ada di Dapil lain yang ternyata tidak memenuhi keterwakilan 30% Perempuan.
“Hasil riset kami, ada Dapil yang ternyata tidak memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan selain Dapil Gorontalo 6,” ungkap Aris.
“Kekurangan kuota perempuan tidak hanya terjadi di Dapil Gorontalo 6, tetapi juga di Dapil Gorontalo 1 (Kota Gorontalo) misalnya kami dapati Partai Golkar (25%), Partai Hanura (25%), dan Partai Nasdem (25%) di dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masing-masing mendapatkan kursi, Golkar 2 kursi, Hanura 1 kursi, Nasdem 1 kursi,” urai Aris.
Menurutnya, pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil Gorontalo 6 sangat merugikan bagi Caleg terpilih di Dapil Gorontalo 6 yang partainya telah memenuhi 30% keterwakilan perempuan yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.
Atas kejadian ini lembaga riset sementara melakukan kajian untuk menggugat ke PTUN terhadap penundaan pelantikan bagi calon terpilih yang partainya tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan diseluruh Dapil di Provinsi Gorontalo.
“Ya benar, kami masih sementara meramu isi dan format laporan/gugatan berdasar pada peraturan mahkamah agung yang menjadi dasar gugatan kami ke PTUN dalam upaya menjaga marwah demokrasi di Provinsi Gorontalo,” tambah dia.
Terakhir, Aris juga meminta kepada KPU agar tidak hanya fokus pada pemenuhan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dapil Gorontalo 6, tetapi juga tidak mengabaikan PKPU NO 10 tahun 2023.
“Kami meminta kepada KPU agar tidak hanya memperhatikan pergantian atau pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagimana perintah MK, tetapi juga memverifikasi dan memvalidasi berkas pencalonan oleh masing masing Caleg yang didaftarkan oleh masing-masing Partai Politik. Karena dalam hasil riset dan kajian kami pada beberapa bulan lalu terdapat calon yang diduga tidak memenuhi syarat pencalonan. Maka oleh KPU seharusnya tidak diloloskan sebagai calon. Ini adalah bentuk penegasan kami terhadap KPU agar lebih teliti serta tidak lalai dan tergesa gesa dalam menjalankan tugasnya kedepan,” pungkas Aris dengan nada serius.(NN)
