NEWSNESIA.ID GORUT – Terhadap pendistribusian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Bappeda Gorut mendapat sorotan dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Lukum Diko.
Ia menilai, Bappeda terkesan hanya menyalurkan anggaran kepada OPD tertentu. Padahal dari hasil rapat Evaluasi LKPJ, menurutnya, ada beberapa OPD yang seharusnya mendapatkan perhatian serius terkait dengan pemberian anggaran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan hanya terfokus pada dinas itu-itu saja yang memang dianggap diharuskan. Padahal tidak ada dampak signifikan,” kata Lukum, usai rapat di kantor DPRD Gorut, Selasa (10/4/2022).
Lukum mengungkapkan, banyak OPD yang mengeluh karena tidak mendapat dukungan anggaran untuk merealisasikan program yang meningkatkan PAD. Apalagi, dalam beberapa tahun ini PAD Kabupaten Gorut mengalami penurunan.
“Kita melihat tadi itu, sudah merupakan hal yang biasa sudah itu-itu saja. Mereka tidak mengevaluasi. OPD ini sudah punya kinerja yang baik, seperti PAD-nya sudah mulai naik dan lain sebagainya yang harus didukung dengan anggaran,” ujar Lukum.
Salah satu keluhan dari OPD yang disebutkan Lukum yakni dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop UKM) yang memiliki PAD kurang lebih Rp1 miliar. Keluhan tersebut yakni tentang pembenahan dan penambahan fasilitas di pasar.
“Seperti fasilitas WC, air bersih, untuk penataan halaman pasar agar tidak berlumpur, serta halaman parkir. Ini semua harus didukung dengan anggaran, tapi mereka terbatas anggaranya,” ungkap Lukum.
Menurut Lukum, Bappeda harus memerhatikan OPD yang berpotensi meningkatkan PAD untuk diberikan anggaran.
“Nah untuk pemulihan ekonomi, kita harus lebih memerhatikan OPD mana yang harus digenjot,” tandasnya. (Rol)
