NEWSNESIA.ID, PAREPARE- Digitalisasi di perguruan tinggi kini telah berlangsung cepat di segala lini. Akses berbagai macam pengetahuan, buku, hingga membantu pengelolaan kampus, kini dilakukan secara digital. Tak terkecuali dalam mengelola penerbitan ijazah.
IAIN Parepare yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi perguruan tinggi pertama di luar pulau Jawa yang mengimplementasikan ijazah digital. Dr. KH. Hannani selaku Rektor IAIN Parepare dalam simulasi teknologi ijazah digital, pada Rabu (19/10), mengungkapkan bahwa ijazah ini menerapkan teknologi berstandar PAdEs (PSF Advance Elektronic Signature) dengan kemanan kriptografi asimetris yang sangat aman dan nyaris mustahil dipalsukan. Bermitra dengan SEVIMA, ijazah ini juga dilakukan secara terintegrasi dengan sistem akademik berbasis cloud.
“Penerbitan ijazah ini merupakan satu dari tujuh prioritas dan arah kebijakan Kementerian agama adalah transformasi digital. Perubahan dari tandatangan basah dan ijazah kertas menjadi digital merupakan bentuk nyata dari dukungan seluruh civitas IAIN parepare terhadap kebijakan transformasi digital tersebut,” kata Kiai Hannani yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Parepare, dalam siaran pers yang diterima redaksi newsnesia.id.
Kebijakan digitalisasi ijazah telah diatur dalam Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain pasal 32. Hannani menyatakan bahwa adanya dasar hukum tersebut membuktikan penggunaan TTE tersertifikasi di bidang pendidikan memiliki jaminan hukum yang kuat dan setara dengan Tanda Tangan Basah atau Konvensional.
“Jajaran pimpinan akan terus mendorong riset dan pengembangan untuk mentransformasi seluruh proses bisnis iain parepare kearah digital, agar bisa beradaptasi dan relevan di era society 5.0. Dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa dan stakeholder lain secara berkelanjutan. Penerapan ijazah digital ini, menjadikan IAIN Parepare kampus pertama di luar Jawa yang telah menerapkan ijazah digital, sekaligus kampus agama pertama, menyusul Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM),” ucapnya.
Ijazah Dijamin Terhindar dari Pemalsuan
Ilustasi contoh ijazah digital yang diterima, Rabu (19/10)
Dengan digitalisasi ijazah, IAIN Parepare mendukung program efektifitas dan efisiensi belanja anggaran pemerintah. Karena ijazah digital menghemat biaya, waktu dan SDM. Jika dulu ijazah harus dicetak di kertas khusus dan perlu waktu berhari-hari untuk menandatangani, kini ijazah bisa dicetak di kertas apapun namun tetap terjaga keasliannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mahasiswa sudah menerima ijazah digital bersamaan pada saat wisuda.
“Bahkan ijazah bisa dibagikan soft-filenya, dan dijamin terhindar dari pemalsuan tandatangan pejabat maupun pemalsuan dokumen. Selain itu, bisa efektif karena sangat memungkinkan untuk dilakukan kapan saja dan di mana saja sepanjang pejabat yang punya otoritas untuk melakukan tanda tangan terhubung ke jaringan internet, karena server tandatangan digital ini sudah berbasis cloud,” ungkap Hannani.
Dalam simulasi teknologi ijazah tersebut, hadir pula para Wakil Rektor, Koordinator Fungsional Teknologi Pembelajaran, Kepala UPT Teknologi Informasi Pangkalan Data (TIPD), staf TIPD dan staf Akademik IAIN Parepare. Kepala UPT TIPD Sufyaldi menjelaskan bahwa ijazah alumni IAIN Parepare hampir mustahil dapat dipalsukan. Karena jika dilakukan duplikasi atau perubahan terhadap isi dari ijazah yang sudah ditandatangani oleh Dekan, Direktur dan Rektor IAIN Parepare tersebut, otomatis akan terdeteksi ketika diverifikasi dengan menggunakan aplikasi pembacaan PDF pada bagian digital signature.
Cara verifikasi ijazah cukup mudah. Mahasiswa bisa membuka website verifikasi Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) di https://verification.peruri.
“Dengan jaminan keamanan tersebut, penerbitan ijazah digital ini akan menjadi catatan sejarah dan bukti nyata bahwa inovasi digital di IAIN Parepare berkelanjutan dan berkesinambungan untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder menuju Good University Governance (GUG),” pungkas Koordinator Fungsional Teknologi Pembelajaran Muhammad Jafar.(rls/NN)
