NEWSNESIA.ID, GORUT – Pasca ujuk rasa di Pulau Saronde yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ponelo Kepulauan, Pemerintah Daerah Gorontalo Utara rencananya akan melakukan pertemuan dengan masyarakat Ponelo Kepulauan bersama pihak pengelola Pulau Saronde.
“Saya minta kepada Camat Ponelo Kepulauan untuk menjadwalkan rapat pada Senin (30/1/2023) dengan menghadirkan masyarakat Ponelo, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan pihak pengelola Saronde,” kata Sekretaris Daerah Gorut, Suleman Lakoro, Sabtu (28/1/2023).
Selain memberikan sosialisasi dan pembinaan, klarifikasi insiden pun akan dilakukan.
“Jadi selain memberikan sosialisasi, kami juga akan mengklarifikasi insiden yang telah terjadi pada Kamis (26/1/2023).
Suleman mengatakan, saat ini, informasi yang diperoleh terkait ujuk rasa oleh masyarakat Ponelo masih beragam.
“Informasi yang saya terima bahwa nelayan itu sudah ditolong oleh pihak pengelola, diberikan baju ganti, dan diberi makan. Mungkin karena saat itu ada tamu yang sudah menginap, oleh pihak pengelola nelayan itu diminta agar kebelakang. Mungkin ini yang menjadi kesalahpahaman. Namun, ada juga informasi dari masyarakat bahwa nelayan itu diusir oleh pihak pengelola,” kata Suleman
Sehingga pemerintah daerah bingung untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
“Makanya kami segera lakukan rapat pertemuan. Agar supaya pihak pengelola ini tidak selalu terusik ketidaktahuan masyarakat, karena mereka tidak tahu bahwa Saronde sudah dikontrak oleh investor,” ujarnya.
Namun, pihak pengelola, kata Suleman, harus mengetahui ada ruang 30 persen yang merupakan akses masyarakat umum untuk menjangkau ke Pulau Saronde.
Pihak pengelola tidak boleh terlalu arogan kepada masyarakat, agar masyarakat juga memberikan kenyamanan kepada investor untuk mengelola Pulau itu.
“Sehingga tidak ada yang dirugikan baik masyarakat Ponelo maupun pihak pengelola Pulau Saronde,” tandas Suleman Lakoro. (Rol)
