NEWSNESIA.ID, KWANDANG – Anggaran sebesar Rp.62 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang diperuntukkan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara (Gorut) tahun 2023, terancam tidak akan terserap secara maksimal.
Seperti yang dituturkan Wakil Ketua I DPRD Gorut, Roni Imran, dimana tahun 2023 Kabupaten Gorut membutuhkan 1809 tenaga P3K. Sementara yang direkrut hanya 567 P3K.
“Rp.62 miliar ini kalau kita hitung dapat mengcover 1500 P3K untuk tahun 2023, dan sekarang baru 567 berarti masih kurang lebih 1000 lebih yang harus direkrut,” kata Roni pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Ruang Sidang DPRD Gorut belum lama.
Menurutnya, jika saja pemerintah daerah dapat merekrut P3K secepatnya di akhir tahun 2022, tentu ini dapat berjalan maksimal pada tahun 2023 ini. Sehingga anggaran sebesar Rp.62 miliar itu dapat digunakan secara maksimal.
“Karena anggarannya sudah ada. Kalau hanya 500 P3K, berarti hanya ada 30 persen anggaran yang terpakai. Dan 40 miliar uang P3K itu akan kembali atau ditahan di Kementerian Keuangan,” tuturnya.
“Saya agak khawatir jangan-jangan yang 6 bulan (masa kerja untuk PTT di tahun 2023) itu menggunakan dana P3K, karena gaji PTT setahun itu kurang lebih Rp.34 miliar,” ujarnya.
Hal itu diungkapkannya, karena secara teknis dana P3K tidak terserap secara maksimal. Karena pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tidak merespon cepat untuk merekrut P3K.
“Kendati dananya sudah ada sebesar Rp.62 miliar untuk merekrut 1809 P3K,” jelasnya.
Lanjut Roni, pemerintah daerah setempat membutuhkan 1809 P3K. Namun, yang direkrut hanya 567 P3K, dan untuk 1000 P3K itu hilang kesempatan.
“Dan kalau tahun ini hanya 500 P3K, maka tahun depan kita hanya mendapat anggaran kurang lebih Rp.20 miliar untuk 500 P3K,” katanya.
Pihaknya, kata Roni sangat menyayangkan pemerintah daerah tidak menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya,
Padahal DPRD melalui badan anggaran (Banggar), sudah mengingatkan kepada Pemda Gorut pada saat pembahasan kemarin akan hal ini
“Sekarang saja belum direkrut. Tentu saja ini akan menimbulkan persoalan kedepan nanti, terkait penggunaan anggaran P3K,” kata politisi senior Partai Nasdem.
Dirinya khawatir, anggaran P3K ditahan Kemenkeu, dan seluruh OPD menerbitkan SK tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau tenaga honorer sampai bulan Juni.
“Kalau tidak ada anggaran, bayar pakai anggaran apa? Kalau terpaksa bayar, pasti ada anggaran P3K masuk disitu,” tutup Roni. (Rol)
