NEWSNESIA.ID-Penjabat Gubernur Ismail Pakaya menitipkan beberapa hal saat bersilaturahmi dengan jajaran anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Minggu (28/4/2024).
Soal sistem kesehatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masih dibahas oleh DPRD. Ia meminta, penempatan tenaga kerja dokter spesialis yang ada di Provinsi Gorontalo bisa diatur dalam Perda tersebut.
Hal ini kata Ismail berdasarkan harapan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gorontalo yang meminta tenaga kerja dokter spesialis bisa merata di tiap kabupaten. Ini terjadi karena jumlah dokter spesialis yang sangat terbatas hanya menumpuk di area kota Gorontalo saja.
“Kita punya 28 dokter spesialis, tapi 25 itu prakteknya hanya di Kota Gorontalo. Jadi ada 25 dokter spesialis ahli dalam yang menumpuk di Kota, sementara daerah lain kosong,” kata Penjagub yang didampingi Sekdaprov Sofian Ibrahim.
“Tapi sebelumnya saya juga sudah tanya apakah ini tidak melanggar Undang-Undang kesehatan. Karena UU kesehatan tidak mengatur sistem kuotanya berapa, setelah itu yang lain harus mencari wilayah kosong. Dan ini harapan mereka, agar kita bisa mengatur distribusi tenaga dokter,” lanjutnya.
Selain sistem kesehatan, alokasi dana APBD 2025 juga turut menjadi perhatian. Penjagub meminta di APBD 2025 nanti, ada pengadaan gedung bagi OPD/dinas yang belum memiliki kantornya sendiri.
“Di 2025 kita tidak ada pembiyaan untuk pilkada, sehingga terkait alokasi ini lebih longgar di 2025. Permintaan saya hanya satu, ada beberapa OPD kita yang belum terbangun. Nakertrans belum ada kantor, Pemberdayaan Perempuan belum ada kantot, Satpol PP juga belum ada kantor. Jadi saya ingin ingin kita memenuhi dulu dinas-dinas yang belum ada kantor kantornya,” jelas Ismail.
Adapun kantor-kantor tersebut, disarankan Ismail untuk dibangun di area perkantoran pemerintah provinsi. Terletak di Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.(NN)
