NEWSNESIA.ID, Boalemo – Penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Boalemo kembali mendapat sorotan tajam setelah muncul insiden mengejutkan di Mapolres Boalemo.
Seorang pelaku PETI asal Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, diduga melakukan tindakan tidak pantas dengan membentak langsung Kapolres Boalemo usai petugas menyita kunci alat berat milik pelaku yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal. Tindakan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Boalemo, Mohammad Syarief Evansyah, menyampaikan kecaman terhadap sikap arogan pelaku. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap lebih tegas, terutama jika terbukti ada oknum di internal kepolisian yang membekingi kegiatan tambang ilegal.
“Jika benar ada oknum di balik pelaku PETI yang berani membentak Kapolres, maka ini adalah tragedi moral di tubuh penegak hukum. Ini tidak bisa dibiarkan, apalagi jika pelaku merasa kebal hukum karena punya orang dalam,” tegas Syarief dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2025).
Lebih lanjut, Syarief menyoroti dampak PETI yang tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga telah mengganggu tatanan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Boalemo bukan tempat di mana pelaku tambang ilegal bisa bersikap sewenang-wenang, apalagi sampai membentak Kapolres. Ini adalah bentuk nyata dari pembusukan sistem jika tidak ditindak segera,” tegasnya lagi.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang telah menunjukkan keberanian dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
“Kami di HMI memberikan dukungan penuh kepada Kapolres Boalemo. Beliau telah menunjukkan sikap tegas yang layak diapresiasi. Tapi kami juga mendorong Polda Gorontalo untuk tidak menutup mata atas dugaan keterlibatan oknumnya,” ujar Syarief.
HMI Cabang Boalemo menekankan bahwa penanganan terhadap PETI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Tambang ilegal ini hanya menguntungkan segelintir orang, tapi masyarakat yang menanggung kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan konflik sosial. Lebih parah lagi, jika kepercayaan publik terhadap institusi hukum runtuh,” tandasnya.
HMI berharap kejadian ini menjadi momentum refleksi dan pembenahan total dalam pemberantasan tambang ilegal di Boalemo, tanpa toleransi terhadap siapa pun yang terlibat. (*)
