NEWSNESIA.ID, GORONTALO – Pengurus Wilayah Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara (APWNU) Provinsi Gorontalo resmi dilantik oleh Ketua Pembina APWNU Pusat, Ulil Abshar Abdalla.
Pelantikan yang berlangsung di Eljie Hotel, Senin (30/7/2026) ini menjadi langkah awal bagi APWNU Gorontalo untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua APWNU Provinsi Gorontalo, Syamsu Botutihe, mengatakan bahwa setelah pelantikan, organisasi akan segera menggelar rapat koordinasi dan rapat kerja perdana bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APWNU guna menyusun program kerja ke depan.
Menurut Syamsu, APWNU memiliki tiga fokus utama dalam menjalankan organisasi. Pilar pertama adalah edukasi, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan pertambangan yang legal, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Pilar kedua adalah advokasi. APWNU berkomitmen mendampingi masyarakat, koperasi, maupun pelaku usaha pertambangan yang sedang mengurus perizinan agar proses legalitas dapat berjalan lebih mudah dan tidak terhambat oleh persoalan administratif.
Yang ketiga, APWNU juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok penambang, koperasi, pemerintah, serta aparat penegak hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi para penambang dalam memperoleh legalitas usaha.
Syamsu mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak aktivitas pertambangan rakyat yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan masyarakat, namun masih menghadapi persoalan legalitas, termasuk dalam proses penjualan hasil tambang.
“Kami ingin menjadi jembatan agar ada solusi terhadap persoalan tersebut. Jangan sampai masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan justru kesulitan karena belum adanya kepastian hukum,” ujarnya.
Ia juga menilai sektor pertambangan rakyat memiliki kontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan di tengah terbatasnya kesempatan kerja. Menurutnya, aktivitas pertambangan telah menyerap ribuan tenaga kerja dan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.
Karena itu, APWNU akan terus mendorong komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut turut hadir perwakilan Polda Gorontalo, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan menjadi awal yang baik untuk membangun sinergi dalam mewujudkan pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan sesuai tema pelantikan, “Bersatu, Berdaya, dan Berkelanjutan.”
